SIDOARJOSATU.COM – Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan menghindari konflik batas lahan, Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak seluruh masyarakat serta pemerintah desa aktif mendukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).
Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Sidoarjo di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Senin (10/11).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nursuliantoro, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, serta jajaran Forkopimda Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat Desa Jabaran yang aktif berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Ia menilai, pemasangan tanda batas tanah memiliki manfaat besar dalam mencegah perselisihan lahan serta mempercepat proses sertifikasi tanah.
“Dengan batas yang jelas, masyarakat lebih tenang, tidak ada lagi sengketa, dan proses sertifikasi tanah bisa berjalan lebih cepat dan akurat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah ini sangat membanggakan,” ujar Bupati Subandi.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Ia juga mengimbau masyarakat agar menjaga dan merawat tanda batas yang telah dipasang agar tidak rusak atau dipindahkan.
“Kami ingin memastikan seluruh warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa,” tegasnya.
Bupati Subandi mengungkapkan, pada tahun 2026, Kabupaten Sidoarjo menargetkan penyelesaian 30.000 sertifikat tanah melalui program PTSL, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12.000 bidang.
Tak hanya itu, Bupati juga mengumumkan rencana pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi desa yang aktif mendukung percepatan PTSL. Ia menegaskan agar tidak ada pungutan tambahan di luar ketentuan resmi.
“Kalau 150 ribu ya 150 ribu, jangan ada tambahan. Operasional bisa dianggarkan lewat APBDes agar tidak menimbulkan masalah hukum,” pesan Subandi.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nursuliantoro menjelaskan bahwa kegiatan GEMAPATAS merupakan langkah awal menuju percepatan penataan pertanahan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2026. Program ini melibatkan 10 kecamatan, dengan empat di antaranya — Wonoayu, Krian, Balongbendo, dan Tarik ditetapkan sebagai lokasi prioritas Penetapan Lokasi Peta Bidang Tanah (Penlok PBT). Enam kecamatan lainnya, yakni Krembung, Prambon, Jabon, Tanggulangin, Porong, dan Tulangan, tengah mempersiapkan dokumen untuk tahap Pengumpulan Data Yuridis (Puldadis) sebagai lanjutan program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
Dalam pelaksanaannya, BPN kini menggunakan teknologi Pesawat Udara Nirawak (PUNA) atau drone untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengukuran tanah.
“Pasang patok, anti caplok, anti cekcok, dan cocok dengan tetangga, sehingga tidak menimbulkan konflik,” tutur Nursuliantoro.
Sebagai wujud nyata program tersebut, Bupati Subandi secara simbolis menyerahkan 100 sertifikat hasil PTSL tahun 2025, 5 sertifikat wakaf, 10 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), dan 1 sertifikat milik Pemerintah Desa Jabaran.
Melalui kegiatan GEMAPATAS ini, Bupati Subandi berharap tercipta sinergi kuat antara BPN, pemerintah daerah, desa, kecamatan, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib dan berkeadilan demi kesejahteraan warga Sidoarjo.
“Dengan kerja sama yang solid, kita bisa wujudkan Sidoarjo yang tertib, aman, dan sejahtera. Mari pasang patok, anti caplok, anti cekcok, dan selalu cocok dengan tetangga,” pungkasnya dengan semangat. (Had).
