SIDOARJO – Keberhasilan Pemerintah Daerah Sidoarjo memperoleh penghargaan karena telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia layak mendapatkan apresiasi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Februari 2023, sebanyak 1.936.470 jiwa penduduk Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.955.002 jiwa atau sebesar 99.5 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Ketua Komisi D Abdillah Nasik mengatakan, dengan pencapaian kepesertaan UHC sebesar 95 persen, Pemerintah harus berbenah untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang ada untuk menunjang pelaksanaan UHC mendatang.
“Peralatan kesehatan dan juga tenaga medis yang ada pada Faskes harus benar-benar dipersiapkan dengan baik,”tegasnya.
Menurutnya, kesiapan Faskes baik sarana maupun prasarana dalam menerima pasien akan sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan UHC, dan terus memastikan seluruh penduduk Sidoarjo tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS.
“Jangan sampai ada yang terlewatkan utamanya masyarakat miskin dalam kepesertaan program JKN-KIS ini,”tandasnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Pemkab Sidoarjo dalam memenuhi capaian kepesertaan JKN- KIS hingga 99,5 persen.
“Dengan jumlah kepesertaan tersebut, artinya Pemkab Sidoarjo telah sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC),”sampainya.
Dijelaskan Bangun, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang diraih Kabupaten Sidoarjo tersebut akan memberikan kepastian dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial terutama di sektor kesehatan
“Pencapaian tersebut, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan beberapa hal yang akan mendukung pelaksanaan program UHC,”ucapnya.
Yang perlu diketahui lanjut Bangun, pelaksanaan UHC di Sidoarjo sejak 1 Januari 2022 dihentikan karena belum memenuhi cakupan kepesertaan sebesar 95 persen, pun begitu bagi layanan kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo masih bisa diperoleh dengan melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
“Saat ini fasilitas kesehatan (Faskes) yang bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu tersebut adalah Semua Puskesmas, Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo,”ujarnya.
Untuk pelaksanaan UHC, selanjutnya akan dianggarkan pada APBD 2024, Dirinya menyampaikan pemerintah harus memperbaiki administrasi kepesertaan agar merata dan tepat sasaran.
“Karena dari data kepesertaan UHC sebelumnya masih ditemukan kepesertaan yang tidak tepat sasaran, dan masih adanya warga miskin yang terabaikan,”ungkapnya.
Hal senada disampaikan Zahlul Yussar Wakil Ketua Komisi D, menyampaikan keberhasilan Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan UHC dengan kepesertaan 98 persen patut diapresiasi. Hal tersebut berarti layanan cakupan kesehatan untuk masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh segera terwujud.
“Pemerintah harus segera mempersiapkan untuk melakukan perbaikan semua pendukung dari sarana dan prasarana faskes,”ucapnya.
Yang lebih penting lagi tambah Zahlul, layanan kesehatan gratis melalui JKN-KIS harus benar-benar merata dan tepat sasaran.
Sementara itu , Andjar Surjadianto, S. Sos Pj. Sekretaris Daerah mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di Kabupaten Sidoarjo. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo beserta stakeholder terkait yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Sidoarjo bisa terjamin ke dalam Program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Sidoarjo maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan akan terus memastikan seluruh penduduk Sidoarjo tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Andjar.
Layanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki 27 Puskesmas 55 Puskesmas Pembantu serta 23 Puskesmas Keliling yang tersebar di 18 Kecamatan.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan, penduduk di Sidoarjo paling padat di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Oleh sebab itu, dirinya bakal menambah lagi puskesmas agar pelayanan kesehatan bagi warga Sidoarjo benar-benar ideal.
“Pelayanan kesehatan ditingkat dasar ini sangat penting, meski Sidoarjo sudah ada dua RSUD. Idelanya memang disetiap kecamatan punya minimal 2 Puskesmas. Beberapa kecamatan yang penduduknya paling padat idealnya memiliki 3 Puskesmas, seperti di Kecamatan Waru, Taman, Krian, Buduran dan Kecamatan Sidoarjo. Infrastruktur kesehatan dasar ini terus akan kami tingkatkan,” jelasnya.
Untuk mensukseskan program UHC di Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan, pihaknya sekarang sedang melakukan pemetaan sumber daya manusia. Pemetaan itu dilakukan untuk memaksimalkan tenaga kesehatan di seluruh Puskesmas dan Pustu.
Fenny menambahkan, jumlah Puskesmas yang melayani rawat inap ada 14 Puskesmas, dan 13 Puskemas lainnya melayani rawat jalan atau non inap.
“Kita maksimalkan 27 Puskesmas, 55 Pustu dan 23 Puskesmas Keliling untuk melayani kesehatan dasar masyarakat,” pungkas Fenny.(st-12)
