SIDOARJOSATU.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (4/9/2025). Aksi yang bertema “GMNI Bersama Rakyat Melindungi Rakyat” itu menyoroti tragedi meninggalnya balita berusia 2 tahun 10 bulan, Hanania Fatin Majida disalah satu klinik swasta Sidoarjo sekaligus menyuarakan sejumlah tuntutan strategis.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho bersama Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih turun langsung menemui massa aksi. Ia menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa harus dihargai karena membawa semangat perbaikan bagi pelayanan publik, khususnya kesehatan.
Baca juga : Tiga Kali Aksi Mahasiswa di Mapolresta Sidoarjo Berlangsung Damai dan Kondusif
“Aspirasi mahasiswa ini luar biasa. Mereka memberikan masukan yang menjadi tambahan angin segar bagi kami untuk lebih peduli lagi pada persoalan kesehatan masyarakat,” ujar Kusumo.
Kusumo Adi Nugroho, yang juga Wakil Komisi B DPRD Sidoarjo tersebut mengaku sejak awal sudah menerima laporan terkait kasus Hanania dan langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo. Meski demikian pihaknya masih menunggu hasil investigasi resmi baik dari Dinas Kesehatan maupun kepolisian, apakah kasus tersebut mengarah pada dugaan malapraktik.
“Tentunya kita tetap menunggu hasil investigasi resmi yang saat ini masih berjalan,” tegasnya.
Menurut Kusumo, DPRD selama ini telah mendorong sosialisasi kesehatan melalui puskesmas dan layanan publik milik pemerintah. Namun, lemahnya pengawasan di klinik swasta dinilai menjadi titik rawan yang perlu segera dibenahi.
“Kasus ini terjadi di klinik swasta, bukan puskesmas. Karena itu kami berharap Dinas Kesehatan lebih aware, lebih konsisten melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap klinik-klinik swasta di Sidoarjo. Jangan sampai ada lagi korban atau kejadian serupa,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan, berkomitmen mendorong agar pengawasan layanan kesehatan di Sidoarjo tidak hanya fokus pada fasilitas pemerintah, melainkan juga swasta yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang menggelar aksi menyoroti isu-isu lokal di Sidoarjo. Ia menegaskan, peristiwa memilukan tersebut menjadi evaluasi besar-besaran bagi layanan kesehatan di Kota Delta.
“Kami dari DPRD menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya ananda Hanania. Ini harus menjadi yang terakhir, tidak boleh ada lagi korban-korban berikutnya akibat kesalahan prosedur atau pelayanan kesehatan. Nyawa di atas segalanya, dan kami berkomitmen mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Abdillah Nasih.
Ia menambahkan, DPRD bersama stakeholder terkait, termasuk Dinkes, Dinsos, hingga BPJS, telah dilakukan pemanggilan untuk mendalami kasus ini. Jika terbukti ada malapraktik, DPRD berjanji akan mengambil langkah tegas.
“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau pelanggaran, kami tidak segan-segan memberikan rekomendasi pencabutan izin. Proses pengawasan harus jalan terus, dan Oktober nanti kita evaluasi hasil investigasinya secara bersama-sama,” tegasnya
Dalam orasinya, GMNI Sidoarjo menyampaikan beberapa tuntutan utama. Diantaranya, meminta pihak terkait untuk melakukan investigasi secara menyeluruh, audit, dan melakukan standarisasi pelayanan rumah sakit serta klinik di Sidoarjo. Kedua, mendesak agar Bupati, DPRD, dan Dinkes benar-benar mengawal proses hukum atas kasus yang menimpa Hanania. Ketiga, mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan menuntut reformasi Polri agar tidak terjadi lagi tindakan represif terhadap massa aksi.
“Kalau memang ada massa yang anarkis, serahkan ke jalur hukum. Jangan justru dipukul, direpresi, dan dipojokkan. Aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menyakiti rakyat,” tegas Antonius, Ketua DPC GMNI Sidoarjo. (Had).
