SIDOARJO1 – Anggota Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) SMK Kabupaten Sidoarjo mengikuti Bimtek yang digelar Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo di Ijen Suites Covention Hall Malang. Bimtek digelar selama dua hari mulai tanggal 21 sampai 22 Februari 2023.
Bimtek untuk meningkatkan kapasitas FBKK SMK Sidoarjo diikuti oleh 83 anggota dan dibuka oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Selasa 21 Februari 2023.
Dalam sambutannya Bupati Sidoarjo menyampaikan satuan pendidikan penting dilibatkan untuk menekan angka pengangguran. Guru sebagai anggota FBKK mempunyai peran penting dalam penyaluran alumni ke sebuah perusahaan. Oleh karenanya pentingnya pengelolaan Bursa Kerja Khusus/BKK secara optimal tidak hanya akan memberikan dampak positif terhadap sekolah dan alumni. Namun juga penurunan angka pengangguran lulusan SMK.
“Saya mengingat angka di tahun 2020 itu pengangguran menurut survei BPJS yang diklarifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan di tahun 2020 sebesar 14 sampai 15% itu dari SMK. Dengan jumlah kurang lebih 15% rasanya kurang pantas karena SMK mencetak pemuda-pemuda dengan skill tinggi tapi kenapa ternyata menganggur setelah lulus SMK,”ujarnya.
Untuk itu bupati akan terus berupaya mengikis habis problema tersebut. Melalui peran FBKK diharapkannya penurunan angka pengangguran lulusan SMK dapat terwujud. Meski disadarinya penurunan sebelumnya tidak terlalu banyak. Namun ditahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 10,96%. Semua itu juga tidak terlepas dari intervensi Kabupaten Sidoarjo yang ingin 3 ribu lebih perusahaan mengisi BKK.
“Salah satu janji kami ada 100 ribu lapangan kerja baru sehingga pada tahun 2022 angka pengangguran dari lulusan SMK turun menjadi 10,9, dan turun kembali menjadi 5, 27%, ini signifikan sekali, untuk itu tugas kita memastikan SMK kita menjadi SMK yang tangguh, saya yakin selama semua bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan kepala dinas, DPR dan provinsinya maka saya yakin angka 5 persen itu akan kembali turun,”katanya.
Muhdlor mengatakan politik partisipatif penting digunakan dalam semua aspek pembangunan. Seperti halnya keterlibatan dunia pendidikan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Antara Bupati, Kepala Dinas, sekolah, MKKS harus sama derap langkahnya.
“Jika kita mempunyai visi yang sama maka Sidoarjo akan tetap berkibar, ujungnya angka 5,27% ini akan tertata walaupun angka yang menurut kami sudah cukup dan lumayan karena sudah pasti dibawa rata-ratanya provinsi,”ujarnya.
Sementara itu Kepala Disnaker Sidoarjo Ainun Amalia menyampaikan selain untuk meningkatkan kapasitas FBKK SMK, kegiatan kali ini juga untuk menguatkan forum BKK sebagai jembatan kerjasama antara sekolah dan dunia kerja. Melalui forum BKK seperti ini bisa memberikan layanan informasi terkait dengan lowongan kerja atau kesempatan bagi para pencari kerja khususnya lulusan SMK yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
“Peserta yang hadir dalam Bimtek kali ini adalah guru SMK yang terdiri dari 83 guru SMK yang di Kabupaten Sidoarjo, namun yang masuk di dalam forum BKK dan sudah memiliki tanda daftar BKK kurang lebih ada 68 SMK dan yang belum memiliki tanda daftar BKK ada 15 sekolah, sedangkan jumlah lulusan SMK ditahun 2022 kurang lebih 13.591 siswa,”katanya
Ainun juga berharap forum BKK seperti ini bisa memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja lulusan yang meliputi tingkat kompetensi pemasaran dan penyaluran serta penempatan tenaga kerja itu sendiri. Selain itu lewat forum BKK dapat digunakan sebagai layanan konsultasi bagi peserta didik yang masih belajar dan atau lulus untuk memahami bagaimana dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Sidoarjo.
“FBKK ini juga diharapkan bisa memberikan advokasi sekolah sekitar sekolah-sekolah yang menjadi imbas dan dan mendorong SMK lain untuk membentuk pusat pengembangan karir serta siswa dalam bursa kerja khusus,”sampainya.
Dalam Bimtek tersebut selain menghadirkan narasumber Noor Rahayu Agustinawati S.Psi M.Psi dari Disnaker Provinsi Jawa Timur, juga menghadirkan anggota DPRD Sidoarjo Hamzah Purwandoyo dan Apindo Sidoarjo Anugrah Rizki. (cles)
