SIDOARJOSATU – Saksi dari kubu 03 Ganjar-Mahfud, Sunandiantoro membeberkan fakta dugaan seluruh penyelenggara lumpuh menghadapi berbagai kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024. Hal itu disampaikan di depan sidang pembuktian di MK.
“Semua upaya hukum sudah saya tempuh. KPU, Bawaslu, dan DKPP secara gamblang melakukan persekongkolan jahat dalam penyelenggaraan Pilpres 2024” kata Sunandiantoro, salah satu kuasa hukum.
Pertama, KPU diduga memberikan keterangan palsu pada berita acara penerimaan pendaftaran dan menyelundupkan hukum pada berita acara verifikasi dokumen persyaratan.
Kedua, Bawaslu. Terhadap pelanggaran KPU tersebut Bawaslu diduga tidak menjadikannya sebagai temuan.
“Bahkan ketika kami melaporkan pun ditolak oleh Bawaslu, dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel. Tapi Bawaslu tidak memberitahukan kekurangan syarat materiel yang dimaksud, sebagaimana diatur pasal 24 Perbawaslu 7/2022,” ujarnya.
Ketiga, DKPP. Di mana DKPP menjatuhkan sanksi ke Ketua KPU RI hingga 4 kali. Anehnya, tidak ada yang berujung ke pemberhentian.
Keempat, aparat penegak hukum. Di mana putusan DKPP menyebut Ketua KPU RI menerima gratifikasi tiket pesawat terbang dari Ketum Parpol Hasnaeni, tapi tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Keempat fakta di atas menunjukkan penyelenggara pemilu lumpuh. Sehingga satu satunya harapan tinggal MK yang bisa menyelesaikan kebuntuan sistem ini,” tegas Sunan. (SS-1)
