SIDOARJOSATU.COM – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (DLHK) membantah menerima maupun menarik uang retribusi persampahan dalam kegiatan Car Free Day (CFD) yang digelar di Alun-Alun Sidoarjo.
Bantahan ini disampaikan menyusul beredarnya isu pungutan liar untuk kebersihan sebesar Rp.10 ribu dari Rp.25 ribu per lapak.
Kepala DLHK Sidoarjo, Arief Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima retribusi sepeser pun dari pedagang CFD. Bahkan, empat armada truk yang diterjunkan setiap kegiatan CFD untuk mengangkut sampah tanpa biaya.
“Kalau sampah kami yang ngambili kemarin tanpa biaya. Isunya mereka (pedagang) bayar atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas dari tim kami, kami pastikan clear juga nggak ada (uang masuk),” tegas Arief. Rabu, (18/2/2026).
Menurutnya, pengerahan armada tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah pasca kegiatan CFD di kawasan alun-alun.
Menindaklanjuti polemik tersebut, DLHK mengundang sejumlah paguyuban pedagang CFD dalam pertemuan klarifikasi yang digelar hari ini. Diantaranya, paguyuban FORKOM, Paguyuban dr. Soetomo, Paguyuban Abirama, Ciptomangunkusumo, dan Paguyuban Gubernur Suryo.
Pengawas Sampah CFD DLHK Sidoarjo, Suyanto Asmoro, menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan meluruskan kabar dugaan pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan DLHK Sidoarjo.
Menurutnya, isu dugaan pungutan liar kepada para pedagang sebesar Rp.20-25 ribu di masing-masing lapak dipastikan tidak masuk ke kantong DLHK.
“Kami mengklarifikasi beredarnya berita bahwa DLHK diduga menarik pungutan terkait kebersihan. Dari lima asosiasi yang hadir, mereka menyatakan tidak tahu-menahu soal kabar tersebut,” ujarnya.
Suyanto mengakui dirinya memang sempat bertemu dengan perwakilan pedagang. Namun, ia menegaskan pertemuan tersebut atas undangan asosiasi pedagang untuk membahas koordinasi pengelolaan limbah CFD, bukan untuk menarik iuran.
“Kami dari DLHK diundang untuk koordinasi soal penanganan limbah atau sampah dari kegiatan Car Free Day. Jadi bukan mendatangi untuk menarik apa pun,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, DLHK mengusulkan rencana pengelolaan kebersihan CFD bisa melalui skema pihak ketiga, yakni bekerja sama dengan pengelola TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun, besaran biaya disebut tidak ditentukan oleh DLHK.
“Kami menunjuk dan mengoordinasikan dengan pengelola TPS 3R agar bernegosiasi sendiri terkait besaran biaya dari masing-masing lapak. Bukan dari DLHK yang menentukan, dan DLHK tidak menarik atau memungut iuran sepeser pun dari kegiatan CFD,” tegas Suyanto.
Ia juga menyebut, pihaknya justru berupaya memutus mata rantai praktik lama jika sebelumnya ada oknum yang menerima setoran tertentu.
“Kami berusaha memutus agar retribusi itu dihilangkan kalau untuk pedagang kaki lima atau lapak-lapak stan,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah asosiasi (paguyuban) pedagang juga memprotes pemberitaan yang dianggap menggeneralisasi seolah seluruh paguyuban merasa keberatan. Padahal, kata mereka, keberatan itu disuarakan oleh salah satu asosiasi saja.
DLHK berharap seluruh pihak dapat duduk bersama agar pengelolaan kebersihan CFD berjalan transparan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Berdasarkan data dihimpun, salah seorang pedagang di CFD Sidoarjo mengungkapkan, mereka telah lakukan pembayaran terhadap paguyuban. Pembayaran itu, menurutnya sudah diperuntukan untuk biaya lapak dan kebersihan.
“Kami UMKM lama dari Ponti ditarik Rp 20 ribu setiap CFD. Namun, untuk pedagang baru ditarik Rp25 Ribu setiap event CFD berlangsung,” ungkap salah seorang pedagang CFD Sidoarjo. (Had).
