SIDOARJOSATU.COM – Ambisi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pemerataan pembangunan di wilayah Sidoarjo Barat pada tahun 2026 kini menjadi sorotan.
Meski menjanjikan dua proyek raksasa, yakni terusan Jalan area Desa Junwangi dan pembangunan kawasan Kelurahan Kemangsen, publik masih dihantui oleh rekam jejak buruk pelaksanaan proyek di tahun-tahun sebelumnya.
Anggota komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar, tidak menampik bahwa proyek infrastruktur di Sidoarjo kerap terganjal masalah klasik, yakni lelang yang mundur dan target yang meleset.
Nizar mengakui adanya ketidaksiapan perencanaan di masa lalu yang menyebabkan pengerjaan molor hingga akhir tahun.
“Kemarin lelangnya ini kan perencanaannya yang tidak mulai awal sehingga banyak lelang yang mundur, proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu,” ujar Nizar, saat mendampingi Bupati Sidoarjo meninjau jalan rusak di wilayah Krian. Selasa (17/2/2026).
Untuk tahun 2026, kata Nizar, pihak legislatif mendorong perubahan pola kerja. Perencanaan ditargetkan matang pada Triwulan 1 agar eksekusi fisik bisa dipacu mulai Triwulan 2.
Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari penumpukan proyek di akhir tahun yang biasanya berujung pada penurunan kualitas bangunan atau bahkan mangkrak.
Isu kesenjangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran seperti Sidoarjo Barat tetap menjadi isu sensitif.
Nizar menegaskan bahwa Sidoarjo Barat tidak boleh lagi dianaktirikan dalam hal infrastruktur. Melalui Banggar, setidaknya ada empat titik krusial yang akan diintervensi.
Baca juga: Antisipasi Melonjaknya Kebutuhan Pokok Jelang HBN, Pemkab Sidoarjo Bakal Gelar Gerakan Pangan Murah
Ada tiga janji utama yang kini ditagih masyarakat, yakni Jalan Halus dengan tujuan menghapus citra Sidoarjo Barat yang identik dengan jalan rusak.
Kedua, lampu padang (terang), yang bertujuan menjamin keamanan warga melalui penerangan jalan yang memadai.
Terakhir, bebas banjir untuk memastikan wilayah ini tidak menjadi “langganan” air kiriman, meski diklaim kondisi saat ini masih lebih baik dibanding wilayah lain.
Kendati demikian, walaupun koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) diklaim sudah berjalan, tantangan sesungguhnya terletak pada transparansi lelang dan ketegasan pengawasan.
Oleh karenanya tanpa pengawasan ketat, target “Sidoarjo Barat Baru” di tahun 2026 berisiko hanya menjadi seremoni politik tanpa dampak nyata bagi mobilitas warga.
“Masyarakat kini menunggu, apakah percepatan di Triwulan 1 nanti benar-benar menjadi titik balik, atau justru kembali terjebak dalam lubang birokrasi yang sama,” pungkasnya.(zal)
