Dishub Sidoarjo Rancang Biaya Parkir Rp5,54 Miliar, Lebih Besar dari Target PAD Awal

oleh -100 Dilihat
oleh
Kantor Dinas Perhubungan Sidoarjo. (ist)

SIDOARJOSATU.COM — Rancangan anggaran biaya operasional pengelolaan parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo dalam Rancangan APBD (R-APBD) 2027 mencapai Rp5,544 miliar. Besaran anggaran tersebut menjadi sorotan karena nilainya justru lebih tinggi dibandingkan target awal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang sebelumnya dipatok sebesar Rp5,1 miliar.

Perbandingan kedua angka itu menunjukkan rancangan biaya operasional pengelolaan parkir lebih besar Rp444 juta dibandingkan target pendapatan yang pernah disampaikan Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki.

Rancangan anggaran Rp5,544 miliar tersebut tercantum dalam Raperda APBD 2027. Anggaran itu dialokasikan untuk kegiatan koordinasi dan pengawasan izin penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir.

Besarnya alokasi biaya operasional tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas antara biaya pengelolaan dengan potensi pendapatan yang hendak diperoleh pemerintah daerah. Terlebih, sektor retribusi parkir selama ini menjadi salah satu sumber PAD yang realisasinya perlu mendapat perhatian serius.

Persoalan tersebut semakin menarik jika melihat capaian pendapatan parkir pada tahun anggaran 2026. Dishub Sidoarjo sebelumnya memasang target PAD retribusi parkir sebesar Rp13,5 miliar. Namun, target tersebut tidak tercapai sehingga harus dikoreksi secara signifikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 menjadi Rp4,1 miliar.

Penurunan target dari Rp13,5 miliar menjadi Rp4,1 miliar itu menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar antara perencanaan pendapatan dengan kemampuan realisasi di lapangan.

Kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam menyusun target pendapatan maupun kebutuhan belanja operasional pengelolaan parkir pada 2027.

Apalagi, rancangan biaya operasional yang mencapai Rp5,544 miliar sebelumnya dihitung dengan asumsi target PAD yang jauh lebih tinggi, yakni Rp13,5 miliar.

BACA JUGA: Ngobrol Demokrasi Melalui Podcast, Bupati dan Bawaslu Sidoarjo Wanti-wanti Hoaks Jelang Pemilu 2029

Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki membenarkan adanya perubahan target pendapatan retribusi parkir untuk tahun anggaran 2027.

Sebelumnya, saat apel juru parkir (jukir) di Parkir Timur GOR Delta, Jumat (16/10/2026), Budi menyampaikan target PAD retribusi parkir 2027 sebesar Rp5,1 miliar.

Namun, setelah dilakukan pembahasan kembali, target tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp7,9 miliar.

“Setelah dilakukan pembahasan kembali, ada perubahan target menjadi Rp7,9 miliar,” kata Budi Basuki saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Dengan perubahan tersebut, terdapat selisih Rp2,8 miliar dibandingkan target awal yang pernah disampaikan kepada publik.

Kenaikan target itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub Sidoarjo. Sebab, pemerintah daerah tidak hanya dituntut menetapkan angka pendapatan yang lebih tinggi, tetapi juga harus memastikan target tersebut didukung perencanaan yang realistis, sistem pengelolaan yang efektif, serta pengawasan yang memadai terhadap aktivitas parkir.

Jika dibandingkan dengan rancangan biaya operasional sebesar Rp5,544 miliar, target PAD terbaru Rp7,9 miliar menyisakan selisih Rp2,356 miliar.

Artinya, biaya operasional tersebut setara sekitar 70,2 persen dari target pendapatan retribusi parkir yang kini disampaikan Dishub.

Besaran perbandingan ini perlu dicermati karena belum tentu seluruh komponen biaya yang tercantum dalam rancangan anggaran merupakan biaya langsung untuk menghasilkan pendapatan parkir. Namun, transparansi mengenai rincian penggunaan anggaran tetap menjadi hal penting agar publik dapat mengetahui efektivitas belanja yang direncanakan.

BACA JUGA: Dari E-KartuNU hingga Dana Abadi, Ini 10 Gagasan dr. Hidayatullah Sp.N. untuk PCNU Sidoarjo

Terkait rancangan biaya operasional sebesar Rp5,544 miliar, Budi menegaskan bahwa angka tersebut belum bersifat final. Sebab, pembahasan APBD 2027 masih berjalan dan belum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Menurut dia, penyusunan anggaran operasional sebelumnya menggunakan asumsi target PAD retribusi parkir sebesar Rp13,5 miliar.

Perhitungan tersebut juga berkaitan dengan skema pembagian imbal jasa antara Dishub dan juru parkir yang menggunakan komposisi 40:60.

Dengan skema tersebut, anggaran operasional yang disiapkan salah satunya berkaitan dengan pembayaran imbal jasa kepada para jukir yang berada di bawah pengelolaan Dishub Sidoarjo.

Budi mengakui perubahan target pendapatan menjadi Rp7,9 miliar semestinya turut memengaruhi perhitungan kebutuhan biaya operasional.

Dengan demikian, rancangan anggaran Rp5,544 miliar yang sebelumnya disusun berdasarkan asumsi target PAD Rp13,5 miliar perlu dikaji dan disesuaikan kembali dengan target pendapatan terbaru.

“Biaya operasional untuk imbal jasa dengan para jukir,” pungkasnya.

BACA JUGA: Bupati Subandi Warning Pemerintah Desa, Dana Desa Harus Akuntabel, Gratifikasi Nol Toleransi

Perubahan target pendapatan dan besaran biaya operasional tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dishub Sidoarjo dalam memperbaiki tata kelola perparkiran.

Sebab, pengalaman tahun anggaran 2026 menunjukkan bahwa penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi tanpa dukungan capaian riil berpotensi berujung pada koreksi anggaran di tengah tahun berjalan.

Karena itu, penyusunan APBD 2027 semestinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka target PAD. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perhitungan pendapatan didasarkan pada potensi riil, jumlah titik parkir yang dikelola, tingkat kepatuhan jukir, serta efektivitas sistem pemungutan retribusi.

Di sisi lain, alokasi biaya operasional miliaran rupiah juga perlu disertai penjelasan terperinci mengenai komponen belanja, mekanisme pembayaran imbal jasa, hingga indikator keberhasilan pengelolaan parkir.

Dengan begitu, besarnya anggaran yang disiapkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Apalagi, parkir merupakan sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari. Pengelolaannya tidak cukup hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga harus menjamin transparansi pungutan, ketertiban jukir, serta kualitas pelayanan kepada pengguna jasa parkir.

Publik tentu berharap perubahan target PAD menjadi Rp7,9 miliar pada 2027 tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran. Target tersebut harus dibarengi perbaikan tata kelola agar penerimaan daerah meningkat tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. (zal)

No More Posts Available.

No more pages to load.