SIDOARJOSATU.Com – Dukungan penuh diberikan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayyin, saat menanggapi pelaksanaan operasi gabungan pajak kendaraan bermotor yang digelar Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo bersama sejumlah instansi terkait.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat penerimaan daerah.
Namun, peningkatan PAD, kata dia, tetap harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan edukatif.
“Program ini menjadi upaya BPPD meningkatkan PAD sekaligus mengingatkan masyarakat agar tertib dan tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo tersebut.
Muzayyin menegaskan, DPRD akan mendukung langkah Pemkab Sidoarjo selama upaya peningkatan PAD dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tidak hanya berdampak terhadap penerimaan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan.
“Peningkatan PAD tentu penting karena akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo dikemas dengan pendekatan yang berbeda.
Petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada pengendara yang taat pajak.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 580 sepeda motor diperiksa. Dari jumlah itu, ditemukan 16 kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Sementara, Kepala Bidang Pajak Daerah 1 BPPD Sidoarjo, Surendro Nur Bawono, mengatakan mayoritas kendaraan yang diperiksa telah memenuhi kewajiban pajaknya. Kemudian kendaraan yang masih menunggak diarahkan untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
“Sekitar 580 kendaraan kami periksa dan terdapat 16 sepeda motor yang belum membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Surendro.
Menariknya, pengendara yang telah membayar pajak atau langsung melunasi kewajibannya saat operasi berlangsung mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi.
“Pengendara taat pajak bebas memilih hadiah. Bisa berupa helm ataupun beras,” tambahnya.
Namun dilokasi, apresiasi tersebut hanya diberikan kepada pemilik kendaraan dengan pelat nomor W atau kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Sidoarjo.
Ia menjelaskan, pola pendekatan persuasif tersebut sengaja diterapkan untuk membangun kesadaran masyarakat. Pemerintah tidak semata-mata mengejar penerimaan, tetapi juga mendorong kepatuhan wajib pajak.
“Melalui cara-cara yang persuasif seperti ini, kami berharap kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya terus meningkat,” ungkapnya.
Surendro memastikan operasi berikutnya akan menyasar jenis kendaraan yang lebih beragam. Tidak hanya sepeda motor, kendaraan roda empat seperti pikap dan angkutan barang juga akan menjadi sasaran pemeriksaan.
“Pada kegiatan berikutnya, kendaraan roda empat seperti pikap dan angkutan barang juga akan menjadi target pemeriksaan,” pungkasnya. (zal)
