SIDOARJOSATU.Com – Kondisi Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, menjadi sorotan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana. Bangunan yang memiliki 114 unit kamar tersebut justru minim penghuni dan sejumlah fasilitasnya mengalami kerusakan. Hingga kini, sekitar 19 kepala keluarga (KK) yang menempati rusunawa tersebut.
Seluruh penghuni merupakan warga terdampak penertiban bangunan liar di Desa Mulyodadi Kecamatan Krian.
Sementara itu, sebagian besar unit lainnya masih kosong. Kondisi bangunan dan lingkungan yang kurang terawat pun menambah keprihatinan terhadap pemanfaatan fasilitas hunian tersebut.
Kondisi itu ditemukan Mimik saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rusunawa Tambak Kemerakan, pada Selasa (6/10/2026).
BACA JUGA: 15 Tahun Menunggu Sertifikat Tak Kunjung Terbit, 300 Warga Pranti Geruduk BPN Sidoarjo
Dalam peninjauan tersebut, ia menyoroti kerusakan sejumlah fasilitas, termasuk bagian atap bangunan, serta minimnya jumlah penghuni.
Menurut Mimik, bangunan sebesar ini semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal.
Terlebih, masih banyak warga Sidoarjo yang belum memiliki rumah atau terpaksa tinggal di hunian yang tidak layak.
“Eman, bangunan segini besarnya mangkrak dan tidak berpenghuni. Padahal, warga Sidoarjo masih banyak yang membutuhkan tempat tinggal. Pemerintah harus hadir membenahi fasilitas yang rusak agar masyarakat yang menempati nantinya merasa nyaman,” ungkap Mimik.
Mimik menegaskan, kondisi Rusunawa Tambak Kemerakan harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pasalnya, dorongan tersebut agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan dan fasilitasnya. Jika diperlukan, renovasi total harus dipertimbangkan demi menjamin keamanan dan kenyamanan penghuni.
“Kalau bisa, ini harus direnovasi total. Kalau memang ada surat-surat dari pemerintah pusat atau kementerian yang belum diserahkan, itu seharusnya segera diurus. Nanti saya komunikasikan dengan Pak Bupati. Harus segera ada tindakan secepatnya,” tegasnya.
Setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan bangunan dinyatakan layak huni, Mimik mengusulkan agar rusunawa tersebut diprioritaskan bagi warga Sidoarjo yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah tidak layak huni.
Bahkan, ia menggagas pemberian fasilitas hunian gratis selama satu tahun bagi warga yang memenuhi kriteria.
“Kalau sudah dibetulkan dan bagus, nanti warga Kabupaten Sidoarjo yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya tidak layak bisa menempati rumah ini gratis selama satu tahun. Ini untuk memancing supaya penghuni penuh dan bangunan ini benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
Ia juga mengaku menerima informasi bahwa sejumlah masyarakat berminat menyewa unit rusunawa tersebut.
Namun, kondisi fasilitas yang belum memadai diduga menjadi salah satu kendala yang membuat calon penghuni belum memanfaatkannya.
BACA JUGA: Bobol Dana Rp3,29 Miliar, Kejari Sidoarjo Tahan Eks Pejabat BTN
“Informasinya banyak yang memohon untuk menyewa, cuma fasilitasnya kurang memenuhi. Kita lihat sendiri kondisinya, atapnya juga ada yang rusak. Ini harus dibenahi secara total. Daripada nanti ambruk dan membahayakan, lebih baik segera kita anggarkan,” katanya.
Selain menyoroti kondisi fisik bangunan, Mimik turut menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintah pusat, mengingat pembangunan rusunawa tersebut melibatkan kementerian.
Menurutnya, persoalan administrasi maupun pengelolaan harus segera dituntaskan agar bangunan tersebut tidak berakhir sia-sia.
“Ini pembangunannya dari kementerian. Jangan sampai akhirnya tidak bermanfaat, sia-sia bangunan seperti ini. Di Sidoarjo ada berapa rusun yang terbengkalai, ini harus ada perhatian dari dinas terkait. Nanti akan kita komunikasikan,” pungkasnya. (zal)
