SIDOARJOSATU.Com – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai titik penebusan pupuk bersubsidi mulai dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Selain memperpendek jarak akses, koperasi ini dinilai mempermudah proses penebusan pupuk dengan pelayanan yang cepat, praktis, dan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Manfaat tersebut dirasakan petani anggota Kelompok Tani (Poktan) Rukun Asih, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Sebelumnya, petani di desa tersebut belum memiliki kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS), sehingga harus mencari titik penebusan di lokasi lain.
Salah satu petani, Mohammad Jupri, mengaku terbantu dengan keberadaan KDKMP di desanya. Menurutnya, lokasi yang lebih dekat dan persyaratan administrasi yang sederhana membuat proses penebusan pupuk menjadi lebih efisien.
“Lebih dekat di sini. Prosesnya juga mudah dan cepat, cukup menunjukkan KTP saja, serta harganya sesuai HET,” ujar Jupri saat menebus pupuk di KDKMP Tambakrejo, Minggu (18/10/2026).
Pada kesempatan tersebut, Jupri menebus pupuk bersubsidi sebanyak 100 kilogram untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya. Ia berharap kemudahan akses tersebut dapat membantu petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menempuh jarak yang lebih jauh.
Pengalaman serupa disampaikan Abd. Munib, petani lain anggota Poktan Rukun Asih. Ia menilai keberadaan KDKMP menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan titik penebusan pupuk lebih dekat dengan tempat tinggal maupun lahan pertanian mereka.
“Sekarang lebih mudah karena tempatnya dekat dan prosesnya cepat. Kami bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara harganya juga sesuai HET,” ungkap Munib.
Munib menebus pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska, masing-masing sebanyak 300 kilogram. Menurutnya, kemudahan akses penebusan menjadi faktor penting agar kebutuhan sarana produksi pertanian dapat terpenuhi secara praktis dan tepat waktu.
Pengalaman petani di Tambakrejo tersebut menunjukkan bahwa keberadaan titik penebusan yang mudah dijangkau dapat membantu mengurangi kendala distribusi pupuk di tingkat petani.
Namun, kemudahan akses tersebut juga perlu diimbangi dengan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta konsistensi penerapan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Sementara itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi operasional KDKMP agar koperasi tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, tetapi juga mampu memperpendek rantai distribusi barang bersubsidi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, saat mengunjungi KDKMP di Sidoarjo pada Kamis (15/10/2026), menyatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui koperasi diharapkan dapat memangkas rantai pasok sekaligus memastikan harga tetap sesuai ketentuan pemerintah.
“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk menyuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat,” ujarnya.
Dalam pemantauan operasional KDKMP di berbagai daerah, pemerintah juga menaruh perhatian pada ketersediaan barang bersubsidi, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Evaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) dilakukan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum.
Dari jumlah tersebut, 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sedangkan 60.854 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik KDKMP dilaporkan telah rampung 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.
Dengan perluasan jaringan KDKMP, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap barang bersubsidi semakin mudah dan rantai distribusi semakin efisien.
Bagi petani, keberhasilan program ini pada akhirnya akan ditentukan oleh kemudahan memperoleh pupuk, kepastian ketersediaan stok, serta harga penebusan yang tetap sesuai ketentuan. (zal)
