SIDOARJOSATU.Com – Sebanyak 227 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo menjalani mutasi dan promosi jabatan. Pengukuhan dilakukan Bupati Sidoarjo, Subandi, di Pendopo Delta Wibawa, pada Rabu (12/8/2026).
Pengisian jabatan tersebut bukan sekadar rotasi kepemimpinan di lingkungan satuan pendidikan saja. Melainkan, menurut Bupati Subandi, agar para kepala sekolah yang baru mengemban amanah besar untuk memastikan tidak ada lagi anak di Sidoarjo yang putus sekolah, terutama karena persoalan ekonomi.
“Kepala sekolah harus memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi, dan setiap potensi mendapat kesempatan untuk berkembang,” ujar Subandi.
Subandi juga meminta kepala sekolah tidak memandang jabatan sebagai posisi untuk mencari kenyamanan.
Sebaliknya, tegasnya, bahwa jabatan tersebut harus menjadi ruang untuk menunjukkan kinerja sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sidoarjo.
“Jabatan ini bukan sekadar posisi, melainkan amanah sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak budaya positif, dan penentu arah perubahan,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Subandi, sekolah yang maju sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah.
Pasalnya, mereka harus mampu menggerakkan guru, memastikan setiap anak memperoleh pendidikan bermutu, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik.
Komitmen tersebut, tambah Subandi, sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2025-2030, yakni “Menata Desa, Membangun Kota, Menuju Sidoarjo Metropolitan Inklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”
“Peran kepala sekolah di sini adalah membentuk generasi masa depan melalui pendidikan yang inklusif, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Subandi juga meminta kepala sekolah mendukung program prioritas Pemkab Sidoarjo, salah satunya program 20.000 beasiswa pendidikan.
Program tersebut, diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan persoalan ekonomi tidak lagi menjadi alasan anak-anak Sidoarjo meninggalkan bangku sekolah.
Ia meminta kepala sekolah aktif mendeteksi peserta didik yang berpotensi mengalami putus sekolah. Jangan sampai persoalan ekonomi baru diketahui setelah anak berhenti bersekolah.
“Pemerintah daerah berkomitmen pada program prioritas, termasuk 20.000 beasiswa pendidikan,” pungkasnya. (zal)
