Sidoarjosatu.com – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso menyebut kabupaten Sidoarjo masih dikategorikan belum bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF). Menurutnya, faktor tersebut menjadi penyebab meningkatnya angka stunting di Sidoarjo.
“Sidoarjo ini belum 70 persen bebas buang air sembarangan. Artinya, 30 persen lebih atau sekitar 5700 kepala keluarga belum punya jamban, atau punya jamban tapi tidak sehat,” ungkap Bangun Winarso, Jumat, (18/8/2023).
Bangun Winarso menjelaskan, meningkatnya angka stunting di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya disebabkan kurangnya gizi anak, melainkan kemiskinan ekstrem, pola asuh, pemahaman tentang kesehatan maupun sanitasi yang buruk.
Kebanyakan, warga masyarakat mengalirkan buang air besarnya langsung ke sungai, bukan septictank. Hal itu banyak terjadi pada warga masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai. “Nah, itulah yang menyebabkan bakteri Escherichia Coli (E. Coli), Muntaber, disentri, maupun koleran. Jarak septic tank yang terlalu dekat dengan sumber air menyebabkan pencemaran E. coli dari feses. Dan dampaknya bisa menyebabkan diare dan lain sebagainya,” terang Bangun.
Bakteri E.Coli hidup hanya tiga hari. Per hari bakteri berjalan sampai tiga meter. Sehingga sangat penting memiliki jamban minimal 10 meter dari sumber air bersih. Menurutnya, hal-hal kecil seperti itulah yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah.
“Program pemerintah seharusnya kesitu. Baik Perkimnya, desa maupun Basnaz seharusnya bisa menunjang jambanisasi. Selama ini perkim saja yang menganggarkan. Tapi karena kemarin masih covid-19, anggaran banyak di refocusing. Nah, ini pekerjaan rumah (pr) kita semua sebanyak 5700 kepala keluarga yang tidak punya jamban itu bisa tersentuh,” tambahnya.
Bangun Winarso menerangkan bahwa penanganan covid-19 di Sidoarjo dianggarkan Rp.100 miliar di tahun 2023. Sementara angka stunting di Sidoarjo mengalami kenaikan dari 14 persen menjadi 16 persen.
“Untuk penanganan stunting ini kan ada bantuan. Nah, kira-kira bantuan ini sudah tepat sasaran (orangnya langsung) atau belum. Ternyata banyak kebijakan anggaran kita tidak sampai menyentuh anak stunting,” katanya.
Menurutnya, pemerintah Daerah memfokuskan penanganan stunting pada sosialisasi, monitoring, evaluasi dan merubah pola pikir. Namun, yang terlewatkan adalah pemberian bantuan seperti pemberian makanan tambahan (PMT) pada anak stunting.
“Itu yang sedang kita evaluasi dari kinerja Pemda. Bahkan di kelurahan tahun ini sempat kosong. Sedangkan di Puskesmas sendiri masih menggunakan dana bantuan operasional kesehatan dari pusat. Itu pun menunggu cair dulu. Makanya Pemda harus terukur jika stuntingnya mau turun,” tegasnya.
Dia pun mencontohkan, jika misalnya di kelurahan A terdapat 15 anak yang mengalami stunting dan masing-masing anak mendapat bantuan sebesar Rp.30 ribu perhari. Jika hal itu dilakukan selama 90 hari berturut-turut, maka hasilnya pun akan terlihat.
“Jadi bantuan itu memang harus tertuju pada anak. Setelah itu dilakukan, maka lihatlah nanti ketika 3 bulan kedepan dampaknya bagaimana. Itu pasti akan terlihat,” tandasnya. (Had)
