SIDOARJOSATU.COM – Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo hingga November 2026 mencapai Rp1,513 triliun atau 84,34 persen dari target Rp1,794 triliun. Meski menunjukkan capaian positif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp281 miliar hingga akhir tahun anggaran.
Besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah membuat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menopang pembiayaan pembangunan.
Atas kontribusi tersebut, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada 62 wajib pajak panutan dalam kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusinya mencapai sekitar 63–65 persen dari PAD dan 36 persen dari total pendapatan daerah.
Menurutnya, penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga penyediaan fasilitas umum.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, Subandi meminta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus ditingkatkan agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
Subandi juga mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi pajak daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah digitalisasi sistem perpajakan untuk mempermudah pelayanan sekaligus pembayaran pajak.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Yudhi Iriyanto menjelaskan, kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak serta seluruh pemangku kepentingan yang mendukung penguatan kemandirian fiskal daerah.
Berdasarkan data BPPD, realisasi penerimaan pajak daerah hingga November 2026 mencapai Rp1,513 triliun dari target Rp1,794 triliun. Dengan capaian 84,34 persen tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp281 miliar yang harus dikejar dalam sisa tahun anggaran.
Yudhi menyebutkan, sejumlah jenis pajak menunjukkan perkembangan penerimaan yang cukup baik. Di antaranya pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran yang masing-masing telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target.
BACA JUGA: Terdakwa Penggelapan Uang Perusahaan Senilai Rp.1,1 Miliar di Vonis 3 tahun
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran masyarakat serta peran aktif pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan dalam 12 kategori dengan total 62 penerima. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kepatuhan dan kontribusi wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah.
Kategori penghargaan meliputi instansi pemerintah yang mendukung optimalisasi pajak daerah, serta lembaga dan badan usaha untuk sejumlah jenis pajak. Di antaranya pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta tenaga listrik.
Apresiasi juga diberikan dalam kategori Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi. Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penghargaan diberikan kepada badan usaha, wajib pajak orang pribadi, dan desa panutan.
Selain itu, BPPD memberikan apresiasi atas kepatuhan pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penghargaan tersebut disertai pengundian bagi wajib pajak patuh dengan menetapkan satu pemenang dari setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
BACA JUGA: BRI Krian Perkuat UMKM, KUR dan BRILink Jadi Jalan Pengembangan Usaha
Yudhi menambahkan, penilaian wajib pajak panutan dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi batas waktu pembayaran pajak.
Ia juga mengapresiasi dukungan unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, serta mitra usaha yang selama ini berperan dalam memperkuat pelayanan, menyediakan kemudahan kanal pembayaran, meningkatkan kepatuhan, serta mendukung pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
Dalam kesempatan yang sama, BPPD memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo yang divisualisasikan melalui karakter semut. Pemilihan semut tersebut mengandung filosofi kekompakan, kerja sama, dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. (adv2/zal)
