SIDOARJOSATU.COM – DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat tersebut, pembahasan raperda APBD tahun 2025 selain bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Juru bicara Partai Gerindra yang diwakili Bambang Pujianto dalam pandangan umum fraksi-fraksi menyampaikan pihaknya menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.” Senin, (21/10/2024).
Menurutnya, pengembangan kerjasama lintas daerah sangat diperlukan untuk memposisikan Sidoarjo sebagai penyedia logistik baik secara regional dan nasional. Bambang juga menggarisbawahi perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
“Hal ini penting untuk mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menekankan pentingnya kesepakatan dalam penyusunan RAPBD dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak untuk mencapai target pendapatan yang optimal.
“peningkatan pendapatan akan berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja,” ujar Abdillah Nasih.
Selain itu, perlunya melakukan evaluasi terhadap belanja / pengeluaran yang tidak efisien. Ia menekankan agar belanja anggaran tahun 2025 tepat sasaran dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
Disamping itu, program-program yang diajukan juga harus berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya.
“Kita perlu mengevaluasi belanja yang tidak efektif. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap belanja mendukung keberlanjutan program,” tambahnya usai rapat paripurna.
Abdillah Nasih mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat meningkatkan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat guna memaksimalkan potensi anggaran. Menurutnya, bantuan anggaran baik dari provinsi maupun pusat sangat berpeluang dalam menunjang program-program yang ada di Kabupaten. (Had)
