Pemkab Sidoarjo Bentuk Asosiasi Satlinmas, Perkuat Koordinasi dan Perjuangkan Kesejahteraan Anggota

oleh -449 Dilihat
oleh
Pj Sekda Sidoarjo, Muhammad Ainur Rahman, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Asosiasi Satlinmas di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, pada Kamis (19/11/2026). (Sidoarjosatu.com/zal).

SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pembentukan Asosiasi Satlinmas Kabupaten Sidoarjo.

Pembentukan wadah organisasi tersebut diharapkan tidak sekadar mempererat koordinasi antarpersonel, tetapi juga menjadi sarana memperjuangkan peningkatan kapasitas, pemenuhan sarana prasarana, hingga kesejahteraan anggota Linmas.

Asosiasi ini diproyeksikan menjadi wadah pemersatu anggota Satlinmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga desa.

Dengan adanya organisasi tersebut, komunikasi dan koordinasi diharapkan berjalan lebih terstruktur sehingga pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara terpadu.

BACA JUGA: Dishub Sidoarjo Rancang Biaya Parkir Rp5,54 Miliar, Lebih Besar dari Target PAD Awal

Urgensi pembentukan asosiasi tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Ainur Rahman, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Asosiasi Satlinmas di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, pada Kamis (19/11/2026).

Ainur menekankan bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat bukan sekadar kegiatan pendukung pemerintahan desa maupun daerah.

Keberadaan Linmas merupakan kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020.

Menurutnya, Satlinmas memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menjaga keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi antaranggota menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

“Dasar hukum yang mengatur tentang Perlindungan Masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1). Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat,” terang Ainur di hadapan peserta rapat.

Ia menjelaskan, tugas perlindungan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pemerintah. Keterlibatan masyarakat melalui Satlinmas justru menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban dapat terjaga hingga lingkungan terkecil.

BACA JUGA: Ngobrol Demokrasi Melalui Podcast, Bupati dan Bawaslu Sidoarjo Wanti-wanti Hoaks Jelang Pemilu 2029

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya Pasal 13 ayat (1).

Dalam ketentuan tersebut, penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan Satlinmas sebagai unsur yang berperan langsung di tengah masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Satlinmas bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan, melainkan bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat.

Personelnya menjadi ujung tombak dalam membantu pemerintah mendeteksi potensi gangguan keamanan, menjaga ketertiban lingkungan, serta mendukung penanganan berbagai persoalan sosial di wilayah masing-masing.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah memiliki landasan legalitas yang jelas di setiap tingkatan pemerintahan.

Di tingkat kabupaten dan kecamatan, Bupati Sidoarjo telah menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Linmas melalui keputusan kepala daerah dengan jumlah personel paling sedikit 10 orang.

BACA JUGA: Dari E-KartuNU hingga Dana Abadi, Ini 10 Gagasan dr. Hidayatullah Sp.N. untuk PCNU Sidoarjo

Sementara itu, di tingkat kelurahan, pembentukan Satlinmas ditetapkan melalui Keputusan Camat atas nama Bupati dengan jumlah minimal lima orang.

Adapun di tingkat desa, penetapannya dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa dengan jumlah paling sedikit lima orang atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Linmas telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan hingga tingkat paling bawah.

Namun, keberadaan personel dan dasar hukum saja dinilai belum cukup apabila tidak diimbangi dengan koordinasi, pembinaan, serta dukungan fasilitas yang memadai.

Di sinilah asosiasi diharapkan mengambil peran. Organisasi tersebut nantinya dapat menjadi ruang komunikasi bersama untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Selain itu, asosiasi juga diharapkan mampu menjembatani kebutuhan anggota dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan pembinaan dan pengembangan kapasitas dapat disusun berdasarkan kondisi riil di masing-masing wilayah.

Selama ini, peran Satlinmas kerap terlihat ketika berlangsung kegiatan besar yang membutuhkan pengamanan lingkungan. Di antaranya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

BACA JUGA: Pemkab Sidoarjo Buka Rekrutmen Pegawai BLUD Puskesmas, Dibutuhkan 80 Dokter Umum dan 2 Dokter Gigi, Bupati Subandi Tegaskan Seleksi Gratis dan Tanpa Calo

Padahal, tugas Satlinmas tidak terbatas pada pengamanan agenda politik maupun kegiatan pemerintahan. Keberadaannya dibutuhkan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, termasuk membantu menjaga ketertiban lingkungan dan mendukung upaya perlindungan masyarakat.

Ketentuan mengenai keterlibatan Satlinmas dalam membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada juga diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.

Karena itu, pembentukan asosiasi diharapkan mampu memperluas orientasi penguatan Satlinmas. Tidak hanya meningkatkan kesiapan personel ketika menghadapi agenda tertentu, tetapi juga membangun profesionalitas dan kemampuan anggota dalam menjalankan tugas secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas anggota menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas.

Melalui wadah asosiasi, program pembinaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan merata. Dengan demikian, kemampuan anggota Satlinmas tidak hanya bergantung pada pengalaman masing-masing, tetapi juga didukung pembekalan dan pelatihan yang terencana.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pembentukan asosiasi adalah pemenuhan hak anggota, khususnya terkait sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.

BACA JUGA: Sidoarjo Sabet Dua Penghargaan Digitalisasi Keuangan Jatim, Tertinggi dalam Penggunaan KKPD dan Indeks ETPD

Dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, personel Satlinmas membutuhkan dukungan perlengkapan yang memadai.

Ketersediaan seragam, atribut, peralatan komunikasi, serta perlengkapan pendukung lainnya menjadi bagian penting untuk menunjang kesiapsiagaan di lapangan.

Hal tersebut sejalan dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 yang mengatur sarana dan prasarana bagi Satlinmas.

Melalui asosiasi, berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat dihimpun dan disampaikan secara kolektif kepada pemerintah daerah.

Dengan begitu, persoalan yang selama ini mungkin dihadapi anggota secara terpisah dapat diperjuangkan melalui satu wadah organisasi.

Pembentukan Asosiasi Satlinmas Kabupaten Sidoarjo pada akhirnya diharapkan menjadi momentum pembenahan kelembagaan perlindungan masyarakat.

Organisasi ini tidak boleh berhenti sebatas pembentukan struktur kepengurusan, tetapi harus mampu menghadirkan program nyata yang dirasakan seluruh anggota.

Penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas, pemenuhan fasilitas, serta perhatian terhadap kesejahteraan anggota menjadi pekerjaan penting yang harus dikawal bersama.

BACA JUGA: Kajari Surabaya Bebastugaskan Sementara Jaksa Deddy Arisandi, Terkait Dugaan Persoalan Pribadi

Sebab, Satlinmas merupakan unsur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kualitas perlindungan dan ketertiban lingkungan juga tidak bisa dilepaskan dari kesiapan personel yang menjalankan tugas di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan terbentuknya asosiasi tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap Satlinmas semakin solid, profesional, dan memiliki posisi kelembagaan yang lebih kuat dalam mendukung terciptanya keamanan, ketenteraman, serta kondusivitas masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. (adv16/zal)

No More Posts Available.

No more pages to load.