SIDOARJOSATU. COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah wilayah, khususnya Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, serta Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Bupati Sidoarjo, Subandi, dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Bebaskan Denda Pajak Daerah hingga Oktober 2026
Dalam pertemuan itu, Subandi memaparkan kondisi geografis Sidoarjo sebagai kawasan delta dan dataran rendah yang berada di pertemuan aliran sungai dan laut, yang menjadikannya rentan terhadap genangan air, terutama di wilayah Tanggulangin dan Candi.
Menurutnya, karakteristik tersebut membuat penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dukungan dari BNPB sebagai lembaga pemerintah pusat menjadi sangat krusial.
Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, sejatinya telah melakukan berbagai langkah, seperti normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi serta optimalisasi rumah pompa di titik-titik rawan banjir.
Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar penanganan lebih maksimal dan berkelanjutan.
Baca juga: Bupati Subandi Sidak RTLH dan Salurkan Bantuan untuk Warga Rentan
“Banjir di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, sudah menjadi agenda tahunan. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara bersama antara BNPB, pemerintah provinsi, dan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran akibat efisiensi mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng BNPB agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran, kami membutuhkan dukungan BNPB agar persoalan banjir ini segera tertangani,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memaparkan berbagai persoalan teknis di lapangan. BNPB, kata Subandi, meminta dilakukan pemetaan (mapping) secara menyeluruh agar penanganan lebih terarah dan efektif.
Turut mendampingi dalam pertemuan itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo Sabino Mariano serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Mochammad Mahmud.
Keduanya memaparkan kondisi lapangan, termasuk titik rawan banjir dan kebutuhan teknis penanganannya.
Baca juga: Karangan Bunga Misterius Kritik Integritas Inspektorat Sidoarjo
Subandi mengungkapkan, audiensi tersebut mendapat respons positif dari BNPB. Sejumlah langkah konkret, termasuk dukungan bantuan, mulai dibahas guna mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo.
“Alhamdulillah, kami diterima dengan baik dan dicarikan solusi. Ada beberapa bantuan yang akan diberikan, termasuk untuk wilayah Tanggulangin,” katanya.
Ia juga menyebut, Kalaksa BPBD Sidoarjo sementara diminta tetap berada di Jakarta untuk mendalami teknis penanganan banjir bersama BNPB.
“Harapannya, nanti bisa membawa solusi konkret yang dapat langsung diterapkan bagi masyarakat Sidoarjo,” imbuhnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Sidoarjo Sabino Mariano menuturkan, pihaknya telah memaparkan secara rinci kondisi teknis di lapangan, mulai dari penyebab banjir hingga kebutuhan penanganan.
“Kami menyampaikan secara detail persoalan yang ada, seperti kapasitas saluran yang belum mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan, hingga wilayah langganan banjir seperti Kedungbanteng dan Kedungpeluk,” jelasnya.
Menurutnya, paparan tersebut menjadi dasar bagi BNPB dalam merumuskan bentuk dukungan kepada Pemkab Sidoarjo.
“Kami berharap hasil audiensi ini segera ditindaklanjuti agar penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Mochammad Mahmud, menegaskan bahwa strategi penanganan banjir akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air, terutama pompa dan saluran.
Baca juga: Akselerasi Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih, di Sidoarjo, Forkopimda Solid Beri Dukungan
“Langkah teknis meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp209,5 miliar kepada BNPB untuk mendukung program prioritas penanganan banjir.
Rinciannya meliputi normalisasi Sungai Bagebug Rp15 miliar, perbaikan pompa Kedungcangkring Rp35 miliar, penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp15 miliar, peningkatan 37 unit pompa serta pengadaan pompa portable berkapasitas 250 liter per detik senilai Rp134 miliar.
Selain itu, juga diusulkan peningkatan saluran Gedangrowo Rp5,5 miliar serta pengadaan sarana dan prasarana kendaraan penanggulangan bencana sebesar Rp5 miliar.
Subandi berharap kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi, dan Pemkab Sidoarjo dapat mempercepat penanganan banjir yang selama ini terjadi setiap tahun.
“Minimal, persoalan banjir tahunan di Sidoarjo bisa teratasi melalui kolaborasi yang kuat, sehingga mampu mewujudkan tata kota yang lebih baik dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas respons cepat yang diberikan dalam menangani persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, khususnya Bapak Jenderal Suharyanto, atas dukungan dan respons cepat dalam upaya penyelesaian banjir di Sidoarjo,” pungkasnya. (zal)
