Rekening Suami dan Anak Diblokir, Penasehat Hukum Terdakwa Siskawati Bakal Ajukan Penangguhan

oleh -802 Dilihat
Foto ; Sidang lanjutan terdakwa Siskawati dalam kasus dugaan pemotongan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Senin, (15/7/2024).

Sidoarjosatu.com – Penasehat Hukum terdakwa Siskawati, Erlan Jaya Putra bakal mengajukan penangguhan pemblokiran rekening suami dan anak Siskawati yang dianggap tak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Terdakwa Siskawati kembali disidangkan dalam kasus dugaan pemotongan insentif ASN BPPD di Sidoarjo.

Erlan Jaya Putra menilai, pemblokiran rekening suami dan anak dari terdakwa Siskawati dianggap kesewenang-wenangan.

“Rekening gaji suami terdakwa Siskawati ini sudah diblokir sejak lima bulan yang lalu, termasuk rekening dari anaknya. Ini kan kesewenang-wenangan. Sedangkan mereka berdua ini kan jauh dari kontruksi kasus tersebut,” kata Erlan usai persidangan di Tipikor, Senin (15/7/24).

Baca juga ; Hadirkan Tiga Saksi, Penasehat Hukum Siskawati Minta KPK Tidak Tebang Pilih Dalam Penanganan Kasus Korupsi Pemotongan Insentif ASN 

Menurutnya, dari beberapa kali agenda sidang kontruksi kasus pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo sudah semakin jelas dan banyak pihak yang terlibat dan turut menerima aliran dana itu. Ia menegaskan, seharusnya KPK berani memproses pihak-pihak lain yang terlibat agar tidak  menurunkan wibawa lembaga anti rasuah tersebut.

“Kasus ini sudah semakin jelas arahnya kemana. Jangan sampai KPK kehilangan wibawa dalam menangani kasus ini. Ayo kita buka-bukaan tindak semua yang terlibat,” ungkapnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gilang, membacakan hasil BAP saksi Sulistiono yang menyebutkan bahwa anggota DPRD sempat beberapa kali menyinggung aliran potongan insentif tersebut.

“Dalam BAP saudara mengatakan bahwa dua anggota DPRD sempat beberapa kali menyinggung soal uang potongan insentif yang sempat diberikan senilai Rp 5 juta,” kata JPU Gilang.

Saksi Sulistiono sempat menyangkal pembacaan BAP oleh JPU KPK. Namun, setelah ditekankan kembali oleh Ketua Majelis Ni Putu Sri Indayani, saksi membenarkan pembacaan BAP tersebut.

“Iya benar pak sempat beberapa kali anggota DPRD menyinggung soal itu,” kata Saksi Sulistiono. (Had).

No More Posts Available.

No more pages to load.