SIDOARJOSATU.COM — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Pengurus Cabang Sidoarjo menyatakan dukungan penuh atas sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Penolakan itu dinilai sebagai langkah konstitusional yang penting untuk menandai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
Baca juga : Tujuh Parpol Mengatasnamakan Koalisi Sidoarjo Maju Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
“Kami mendukung penolakan LPP ini sebagai bentuk koreksi struktural atas pola pengelolaan anggaran yang selama ini minim transparansi, miskin partisipasi publik, dan terlalu elitis,” ujar Ketua Umum SEMMI PC Sidoarjo, Bayhaqqi Sayyid, dalam keterangan persnya, Jumat (1/8/2025).
Menurut Bayhaqqi, LPP APBD 2024 mengandung sejumlah ketimpangan antara nominal anggaran yang dibelanjakan dan dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat. Di tengah stagnasi berbagai sektor publik, kata dia, pemerintah daerah justru terlihat lebih sibuk mengelola citra politik melalui program-program jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.
Ia menambahkan bahwa laporan pertanggungjawaban anggaran seharusnya tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan refleksi dari akuntabilitas moral dan sosial terhadap publik.
“Rakyat Sidoarjo berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola dan untuk siapa sebenarnya pembangunan ini diarahkan,” tegasnya.
SEMMI menilai bahwa penolakan LPP APBD bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan menjadi momentum penting untuk meninjau ulang orientasi kekuasaan eksekutif daerah. Tanpa pelibatan rakyat dalam penyusunan kebijakan, pengawasan publik menjadi keniscayaan yang tak bisa dihindari.
“APBD bukan alat kekuasaan, melainkan amanah rakyat. Jika penggunaannya tidak jelas, tidak adil, dan tidak memberikan kesejahteraan, maka sudah sepantasnya DPRD menolak LPJ tersebut,” tambahnya.
“SEMMI akan berdiri di garis paling depan untuk memastikan evaluasi ini tidak mandek di meja rapat, tetapi sampai ke akar masalah.” tegasnya.
Selain itu, SEMMI juga menyerukan agar perencanaan APBD ke depan lebih mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Bayhaqqi, pelibatan masyarakat sipil secara sistematis harus menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan anggaran daerah.
“Jika pembangunan hanya memuaskan elite dan kelompok tertentu, maka itu bukan pembangunan — itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami minta perombakan serius terhadap perencanaan APBD ke depan,” pungkasnya.(Had).
