SIDOARJOSATU.Com — Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan. Selasa (3/11/2026).
Pasalnya, dari analisis Komisi A DPRD Sidoarjo bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan, daerah ini mengalami kekurangan pegawai sekitar 7.000 hingga 8.000 orang dari kebutuhan ideal.
Defisit pegawai tersebut terutama terjadi pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta pemerintahan di tingkat kecamatan.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Sidoarjo karena sektor-sektor tersebut merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat.
BACA JUGA: Job Fair Hybrid 2026 Sidoarjo Buka 4.246 Lowongan, 60 Perusahaan Siapkan 298 Posisi
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Riza Ali Faizin, mengatakan kekurangan tenaga aparatur paling banyak ditemukan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Paling banyak kekurangan ada di bidang pendidikan, kesehatan, serta tingkat kecamatan. Semuanya merupakan garis depan pelayanan publik,” ujar Riza seusai menghadiri Apel Akbar Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, keterbatasan jumlah pegawai harus diimbangi dengan optimalisasi kinerja aparatur yang ada. DPRD mendorong para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu agar mampu meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Riza juga menyoroti pentingnya responsivitas aparatur dalam menyampaikan informasi publik, termasuk melalui kanal media sosial resmi pemerintah daerah.
Sehingga, pelayanan publik tidak hanya menyangkut urusan administrasi, tetapi juga kecepatan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan informasi masyarakat.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, menjelaskan bahwa Apel Akbar tersebut bukan merupakan agenda penambahan pegawai baru.
Kegiatan itu menjadi bagian dari proses perpanjangan perjanjian kerja bagi tenaga PPPK Paruh Waktu yang telah menjalankan tugas sejak tahun sebelumnya.
“Sesuai regulasi, perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu dievaluasi dan diperpanjang setiap tahun. Ini penting secara legal formal untuk memastikan kepastian status mereka,” jelas Ainur.
Dalam periode ini, Pemkab Sidoarjo resmi memperpanjang perjanjian kerja sebanyak 3.974 pegawai PPPK Paruh Waktu.
Ainur menegaskan, proses perpanjangan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai.
Dengan demikian, perpanjangan kontrak tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh pegawai yang sebelumnya telah bertugas.
“Ada beberapa yang tidak diperpanjang karena berbagai faktor, mulai dari masalah kedisiplinan, pengunduran diri, hingga kriteria ketidakcakapan kerja. Data detailnya ada di BKD,” ungkapnya.
Oleh karena itu, di tengah kebutuhan ideal yang masih terpaut ribuan pegawai, Pemkab Sidoarjo dituntut mampu mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia.
“Evaluasi kinerja dan perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan efektif dan profesional di seluruh wilayah Sidoarjo,” pungkasnya. (zal)
