Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu Digelar Di Bangkalan

oleh -379 Dilihat
Foto : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Heru Susilo bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Riana Budiyanti saat membuka kegiatan Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu di Bangkalan, Senin, (14/8/2023)

Sidoarjosatu.com (Bangkalan) – Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Heru Susilo bersama Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Riana Budiyanti mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II membuka kegiatan Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu yang diselenggarakan di Aula KPP Pratama Bangkalan.

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI R.H. Imron Amin, Plt. Bupati Bangkalan Mohni, Ikatan Pengusaha Muslimah Bangkalan, perwakilan Wajib Pajak di sektor emas, properti, perikanan dan tambak, dan juga dihadiri oleh pengurus dan santri dari Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Senin, (14/8/2023).

Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu digelar dalam rangka “Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pemutakhiran NPWP ILAP, dan Business Development Service”. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas Kemenkeu Satu dengan Komisi XI DPR RI dan juga pemerintah daerah.

Dalam pembukaan kegiatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan Riana Budiyanti mengatakan, pihaknya dengan senang hati untuk sharing apabila para santri membutuhkan keahlian terkait pembukuan umum dan bisa juga terkait cara membuat kemasan, dan juga terkait prosedur sertifikasi halal.

“Silahkan hubungi kontak kami KPP Bangkalan, kita akan siap bantu dan diskusikan bersama,”ungkapnya.

Sementara itu Heru Susilo Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis data perpajakan (PSIAP), sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Tujuannya untuk mendukung optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

“Diharapkan dengan adanya PSIAP akan mengikuti perkembangan dunia digital terkini dan menunjang kerja serta konektivias layanan untuk wajib pajak” ujar Heru dalam pembukaan kegiatan.

Anggota Komisi XI DPR RI R.H. Imron Amin, juga mengharapkan kedepannya pesantren dapat bekerjasama dengan pemerintah yang hasilnya bisa membuat para santri bisa melek terhadap bisnis dan juga ekonomi.

Terkait UMKM, Santriwan dan santriwati tidak bingung terkait cara pengemasan produk , cara memfoto dan memposting produk agar terlihat cantik yang menarik minat orang untuk beli produk tersebut” Imbuh Imron dalam sambutannya.

PLT Bupati Bangkalan Mohni menambahkan, program mencetak enterpreneur sudah dijalankan, pihaknya meminta KPP membantu para santri untuk memiliki dasar berbisnis. Sehingga kedepannya akan tercetak entrepreneur dari pondok pesantren untuk menjadi pengusaha yang sukses.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait perpajakan terkhusus terkait beda pajak pusat dengan pajak daerah, pemutakhiran NPWP ILAP, meningkatnya kemampuan santriwan dan santriwati terkait foto produk, dan juga semakin bersinerginya antara Kementerian Keuangan dengan Stakeholder. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.