SIDOARJOSATU.Com – Pelaksanaan Outing Day Learning (ODL) di sejumlah sekolah di Sidoarjo menjadi perhatian setelah muncul keluhan wali murid terkait biaya kegiatan yang dinilai cukup membebani.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan ODL dengan biaya tinggi.
Ia juga memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ODL di sekolah, baik tingkat SD maupun SMP negeri dan swasta.
Instruksi tersebut disampaikan Subandi saat memberikan sambutan pada Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026).
Evaluasi itu juga diminta ditindaklanjuti Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.
Subandi mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah aduan wali murid mengenai biaya ODL, salah satunya terkait kegiatan ODL ke Yogyakarta yang disebut membutuhkan biaya sekitar Rp1,2 juta.
BACA JUGA: Sidak Sungai Gedangrowo, Subandi Kejar Normalisasi, Lima Alat Berat Diterjunkan Sebelum Musim Hujan
Menurutnya, kegiatan sekolah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa. Pasalnya, kata Subandi, ODL tetap dapat memberikan pengalaman belajar tanpa harus membebani wali murid dengan biaya besar.
“Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi,” ujar Subandi.
Ia menilai ODL tidak harus dilakukan ke luar daerah. Sekolah dapat memilih lokasi yang lebih dekat, termasuk destinasi wisata di Sidoarjo, selama tujuan pembelajaran tetap tercapai.
“Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo,” katanya.
Subandi juga menyinggung laporan mengenai kegiatan ODL siswa SMP ke Malang yang disebut menelan biaya sekitar Rp1 juta lebih untuk kegiatan selama dua hari.
“Acara di Malang, ODL anak SMP, dikenakan satu juta berapa, dua hari. Ini tidak boleh,” tegasnya.
Selain persoalan biaya, Subandi meminta sekolah memberikan kesempatan yang terbuka dalam pemilihan jasa transportasi.
Sekolah tidak perlu terpaku pada penyedia kendaraan tertentu selama armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan.
BACA JUGA: Buka KISI 2026, Subandi Tegaskan Inovasi Pemkab Sidoarjo Tak Boleh Sekadar Kejar Penghargaan
“Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus. Tidak usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” terangnya.
Subandi menegaskan, kondisi ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan sekolah. Ia meminta jajaran pendidikan melihat dampak setiap program secara langsung agar tidak menimbulkan keluhan dari wali murid.
“Kondisi ekonomi seperti ini, mari kita lihat dampaknya kepada masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan sebentar-sebentar ODL, ternyata masih ada warga yang komplain,” pungkasnya. (zal)
