Wisata Mangrove Sidoarjo Disiapkan, Pemkab Bidik Jalan Akses 2,5 Kilometer di Lahan TNI AL

oleh -62 Dilihat
oleh
Jajaran Pemkab Sidoarjo melakukan koordinasi dengan Kodaeral V Surabaya, di pimpin oleh Kadis P2CKTR, M. Bachruni Aryawan, didampingi Kadisporapar, Rudi Setiawan, Kadis PUBMSDA, M. Makhmud, Kadis Perikanan Muhammad Yunan Khoiron, Kamis (12/11/2026). (Sidoarjosatu.com/ist)

SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan wisata mangrove di pesisir timur. Salah satu pekerjaan penting yang disiapkan adalah pembangunan akses jalan sepanjang 2,5 kilometer dengan lebar sekitar 25 meter.

Namun, realisasi proyek tersebut masih membutuhkan penyelesaian persoalan pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Laut (TNI AL).

BACA JUGA: Progres Betonisasi Jalan RPH Krian–Kemangsen Capai 93 Persen, Bupati Sidoarjo Targetkan Rampung 15 Desember

Pengembangan tahap awal kawasan ekowisata ini dipusatkan di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati. Ke depan, kawasan wisata berbasis lingkungan tersebut direncanakan membentang hingga wilayah pesisir selatan, tepatnya Kecamatan Jabon.

Untuk mendukung pengembangan destinasi tersebut, Pemkab Sidoarjo merencanakan peningkatan jalan utama sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer.

Infrastruktur ini diharapkan menjadi akses penghubung menuju kawasan mangrove sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Persoalannya, sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan merupakan aset TNI AL yang berada dalam pengelolaan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya.

Lahan tersebut berstatus Barang Milik Negara (BMN) di bawah Kementerian Pertahanan sehingga pemanfaatannya harus melalui prosedur dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk membahas persoalan tersebut, jajaran Pemkab Sidoarjo melakukan koordinasi dengan Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Rombongan dipimpin Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo M. Bachruni Aryawan, didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Muhammad Yunan Khoiron.

Mereka diterima Asisten Logistik (Aslog) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan (Kadisfaslan) Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.

Bachruni mengatakan, pembangunan kawasan wisata mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan utama. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan tahapan teknis dan administrasi agar rencana pembangunan dapat direalisasikan.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo membutuhkan lahan milik TNI AL seluas sekitar 4.505 meter persegi untuk pembangunan akses jalan tersebut.

BACA JUGA: Terdakwa Penggelapan Uang Perusahaan Senilai Rp.1,1 Miliar di Vonis 3 tahun

“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” ujar Bachruni seusai koordinasi.

Ia menjelaskan, terdapat tiga alternatif mekanisme pemanfaatan aset yang dapat ditempuh, yakni tukar-menukar atau tukar guling, hibah, dan pinjam pakai. Ketiganya memiliki persyaratan berbeda dan harus mengikuti aturan pengelolaan BMN.

Melalui mekanisme tukar guling, Pemkab Sidoarjo harus menyediakan lahan pengganti dengan nilai sekurang-kurangnya sepadan dengan aset yang digunakan.

Sementara mekanisme hibah memungkinkan pengalihan aset tanpa kompensasi, sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.

Adapun skema pinjam pakai memungkinkan pemerintah daerah menggunakan lahan tanpa membayar sewa. Jangka waktu pemanfaatannya maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bachruni menegaskan, penentuan mekanisme pemanfaatan lahan tidak bisa diputuskan langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Permohonan Pemkab Sidoarjo terlebih dahulu akan menjalani kajian teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk memperoleh persetujuan.

“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan melakukan survei lapangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan luasan lahan yang dibutuhkan sekaligus mencocokkan rencana pembangunan jalan dengan kondisi eksisting di lokasi.

Hasil survei tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam melengkapi kebutuhan teknis dan administrasi sebelum proses pengajuan pemanfaatan aset dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

BACA JUGA: Pajak Sidoarjo Tembus Rp1,513 Triliun, Bupati Subandi Tekankan Peran Strategis Pajak Daerah

Bachruni berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat segera menghasilkan kejelasan mekanisme pemanfaatan lahan. Dengan demikian, tahapan persiapan pembangunan akses menuju kawasan wisata mangrove bisa segera dilanjutkan.

Pengembangan kawasan mangrove pesisir timur ini diharapkan tidak hanya menghadirkan destinasi wisata berbasis alam, tetapi juga mengoptimalkan potensi wilayah pesisir dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Jika terealisasi, kawasan ekowisata yang direncanakan membentang dari Sedati hingga Jabon tersebut berpotensi menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Sidoarjo.

“Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkas Bachruni. (adv4/zal)

No More Posts Available.

No more pages to load.