SIDOARJOterkini – Adam Rusydi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur langsung merespon permasalahan warga Desa Kedung Sukodani Kecamatan Balongbendo yang dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) karena disebabkan kesalahan saat meng-upload foto rumahnya, Senin 29 Mei 2023.
Nurhayati warga Desa Kedung Sukodani Kecamatan Balongbendo merasa kaget setelah dirinya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT setelah diketahuinya foto rumah yang diupload dalam DTKS sebagai syarat penerima bantuan ternyata bukan foto rumahnya.
“Terhitung sejak Oktober 2022, BPNT saya tidak keluar, pihak Kantor Pos tempat mencairkan bantuan menyatakan BNPT diputus karena ada masalah foto rumah,”ungkap Nurhayati.
Dirinya menambahkan, pada Januari 2023 lalu, Nurhayati kembali menanyakan ke pihak desa tapi belum juga mendapatkan jawaban, dan pihak pendamping mengirimkan foto rumah kepadanya.
“Foto rumah lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya itu muncul tahun 2023, dan itu bukan foto rumah saya, dan rumah yang saya tempati ini berdiri di atas tanah milik PT KAI,”ucapnya.
Nurhayati mengatakan, dirinya telah tiga tahunan menerima BPNT, termasuk PKH dan BPJS, dan saat ini semua diputus.
“Kalau PKH yang diputus tidak apa-apa karena anak saya memang sudah lulus sekolahnya, tapi kenapa BPNT dan BPJS ikut diputus, saya sekeluarga sangat membutuhkan itu apalagi saya juga sakit diabetes dan darah tinggi,”ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Adam Rusydi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan, mengetahui permasalahan yang menimpa warga Kedungsukodani tersebut pihaknya perlu melakukan pengecekan dengan mendatangi yang bersangkutan di rumahnya.
“Kami ingin mendengar langsung dari ibu Nurhayati warga Kedungsukodani terkait permasalahan terputusnya BPNT sejak 7 bulan lalu,”ungkap Adam Rusydi saat melakukan sidak di rumah Nurhayati.
Dikatakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Adam Rusydi, pihaknya akan menelusuri kesalahannya dimana dan siapa yang meng-upload foto rumah ibu Nurhayati hingga berdampak tidak diterimanya bantuan pangan tersebut berbulan-bulan.
” Apalagi yang bersangkutan hanya ibu rumah tangga dan suaminya hanya bekerja serabutan yang sangat membutuhkan bantuan tersebut,”ungkap Adam.
Diungkapkannya, dirinya sudah mengecek langsung dan meyakini kalau foto rumah yang diupload dalam DTKS tersebut benar-benar bukan foto rumah yang bersangkutan.
“Saya juga sudah tanya-tanya ke lingkungan sekitar dan mereka juga tidak tahu itu foto rumah siap,”ujarnya.
Dijelaskan Adam, dirinya telah menghubungi Dinas Sosial provinsi Jawa Timur untuk bersama melakukan kroscek ke rumah yang bersangkutan tentang kesalahan tersebut. Menurutnya, terkait data dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melibatkan banyak pihak mulai tingkat desa hingga pusat.
“Jadi akan tahu errornya tersebut di tingkat mana, dan berharap jangan ada lagi kesalahan seperti ini kembali,”ucap Adam yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo itu.
Adam Rusydi menegaskan, Komisi E DPRD Provinsi Jawa akan menerima laporan dari masyarakat tentang data-data yang bermasalah yang berkaitan dengan DTKS.
“Kita membuka diri dan siap menerima laporan warga Sidoarjo apabila data DTKSnya bermasalah,”pungkasnya (cles)