SIDOARJOSATU.COM – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur memaparkan kinerja dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah Jawa Timur hingga 30 April 2025 dalam konferensi pers bertajuk “APBN KiTa Regional Jawa Timur”, Selasa (27/5/2025). Acara berlangsung di Aula Majapahit, Gedung Keuangan Negara I Surabaya, dan diikuti pula secara daring oleh para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan se-Jatim.
Konferensi pers dipimpin oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur. Ia didampingi oleh Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Yulianto, Kakanwil DJBC Jawa Timur Untung Basuki, dan Humas Kanwil DJP Jawa Timur II, Karsita.
Dalam paparannya, Dudung mengungkapkan bahwa perekonomian Jawa Timur mencatat pertumbuhan sebesar 5,00 persen (yoy) pada April 2025, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87 persen.
“Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga selama Ramadan, serta perayaan Imlek, Nyepi, dan Idul Fitri,” ujar Dudung.
Kontribusi Jawa Timur terhadap ekonomi Pulau Jawa mencapai 25,11 persen, dan terhadap ekonomi nasional sebesar 14,42 persen. Dari sisi penawaran, industri pengolahan tumbuh 4,13 persen, sementara dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga mencatatkan pertumbuhan 5,12 persen.
Namun, inflasi Jawa Timur pada April 2025 tercatat naik menjadi 1,35 persen (yoy), dipengaruhi berakhirnya diskon tarif listrik dan kenaikan harga pangan menjelang hari raya.
Pendapatan Negara Capai Rp79,77 Triliun
Realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga April 2025 mencapai Rp79,77 triliun, atau 28,22 persen dari target tahunan Rp282,65 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Penerimaan perpajakan : Rp77,10 triliun
– DJP: Rp32,06 triliun
– DJBC: Rp45,03 triliun
– PNBP: Rp2,67 triliun
Penerimaan pajak masih mengalami kontraksi -3,56 persen, disebabkan oleh relaksasi PPN dan transisi sistem perpajakan Coretax. Meski begitu, sektor industri pengolahan dan perdagangan tetap menjadi penyumbang terbesar.
Untuk bea dan cukai, penerimaan tercatat sebesar Rp45,03 triliun, didominasi oleh cukai rokok sebesar Rp42,89 triliun. Penerimaan bea keluar melonjak 211,5 persen, didorong oleh naiknya harga ekspor komoditas CPO dan kakao.
Sementara itu, PNBP disumbang oleh layanan pendidikan dan rumah sakit, serta lelang dan pengelolaan aset, dengan nilai pokok lelang sebesar Rp1,82 triliun.
Realisasi belanja negara mencapai Rp39,59 triliun (31,31 persen), terdiri dari:
* Belanja K/L: Rp10,95 triliun
* TKD: Rp28,65 triliun
Rincian belanja di antaranya:
* Belanja pegawai: Rp8,06 triliun
* Belanja barang: Rp2,35 triliun
* Belanja modal: Rp472,17 miliar
* Bantuan sosial: Rp67,4 miliar
Namun, penyaluran Dana Desa masih menghadapi kendala karena beberapa pemerintah daerah belum memenuhi persyaratan administratif.
“APBN terus memainkan peran sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global,” ujar Dudung.
Dudung juga menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur. Hingga April 2025, telah terbentuk 77 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 708. Program ini telah menjangkau 332.475 siswa dari PAUD hingga SMA serta 3.320 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, Kemenkeu Jatim turut mendukung program Koperasi Merah Putih (KMP). Hingga akhir April 2025, telah terbentuk 1.247 koperasi di 20 kabupaten/kota, dengan Surabaya, Gresik, dan Jombang sebagai daerah paling aktif.
“Kami dorong pemanfaatan dana desa sebagai penyertaan modal koperasi untuk memperkuat ekonomi lokal,” ujar Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Yulianto.
Sementara itu, DJP Jatim II melalui seluruh unit vertikalnya turut memberi dukungan melalui edukasi perpajakan dan fasilitasi pendaftaran NPWP bagi koperasi dan pelaku UMKM.
