Bupati Subandi Warning Pemerintah Desa, Dana Desa Harus Akuntabel, Gratifikasi Nol Toleransi

oleh -317 Dilihat
oleh
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026). (Sidoarjosatu.com/ist)

SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dari hasil evaluasi terhadap 318 desa di 18 kecamatan, sebanyak 128 desa tercatat masuk kategori kurang memadai dan belum memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran desa berjalan transparan dan akuntabel.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan, tidak boleh ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk praktik gratifikasi. Pemkab Sidoarjo menerapkan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk gratifikasi maupun tindakan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Penegasan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

BACA JUGA: Bukan Sekadar Jabatan, dr. Hidayatullah Bawa Semangat Khidmah dan Pembaruan Untuk NU Sidoarjo

Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pengawasan tata kelola keuangan desa. Hadir dalam acara itu perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutan Bupati, Ainur Rahman menyampaikan bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa tidak boleh sebatas memenuhi kewajiban administrasi dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Lebih dari itu, setiap program yang dibiayai anggaran desa harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Subandi juga mengingatkan pentingnya kecermatan pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Terlebih, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan akibat penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen serta penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun.

BACA JUGA: Kajari Surabaya Bebastugaskan Sementara Jaksa Deddy Arisandi, Terkait Dugaan Persoalan Pribadi

Situasi tersebut menuntut seluruh pemerintah desa semakin selektif dalam menyusun program dan menggunakan anggaran. Kegiatan yang tidak memiliki urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat perlu dipertimbangkan kembali agar anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas.

Selain persoalan administrasi dan efektivitas penggunaan anggaran, integritas aparatur desa juga menjadi perhatian. Pemkab Sidoarjo menegaskan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, serta praktik gratifikasi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan desa antikorupsi. Subandi mengapresiasi Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Selain Kwangsan, enam desa juga ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut yakni Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Keboananom di Kecamatan Gedangan; Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Sumput di Kecamatan Sidoarjo.

Langkah ini diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian. Desa antikorupsi harus menjadi contoh penerapan pemerintahan yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BACA JUGA: Diabetes Bisa Mengintai Tanpa Gejala, Kadinkes Sidoarjo Ingatkan Pentingnya Cek Gula Darah

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi tersebut dilaksanakan sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 dengan menggunakan lima indikator utama.

Indikator penilaian meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset desa, hingga tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasilnya, sebanyak 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, dan 94 desa cukup memadai. Sementara itu, 88 desa berada dalam kategori kurang memadai dan 40 desa lainnya belum memadai.

Dengan demikian, terdapat 128 desa yang masih membutuhkan perhatian dan pembinaan lebih lanjut dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Andjar menjelaskan, sejumlah persoalan yang masih ditemukan berkaitan dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pemerintah desa segera melakukan pembenahan. Sebab, kelemahan administrasi dan pengelolaan keuangan berpotensi menimbulkan persoalan lebih besar apabila tidak segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA: PWI Jatim Resmi Dilantik, Lutfil Hakim Kembali Pimpin Periode 2026–2031

“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.

Melalui pola pengawasan berkelanjutan tersebut, Inspektorat berharap pemerintah desa tidak hanya melakukan pembenahan ketika pemeriksaan berlangsung. Perbaikan harus menjadi bagian dari sistem kerja sehari-hari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Di tengah hasil evaluasi tersebut, Pemkab Sidoarjo juga memberikan penghargaan kepada 10 desa yang dinilai memiliki pengelolaan keuangan terbaik pada Tahun Anggaran 2025.

Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, berhasil menempati peringkat pertama. Posisi kedua diraih Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, disusul Desa Bligo, Kecamatan Candi, di peringkat ketiga.

Selanjutnya, peringkat keempat hingga kesepuluh masing-masing diraih Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong, Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi; dan Desa Gelam, Kecamatan Candi.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi desa lainnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat tertib administrasi, serta mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap penggunaan anggaran.

BACA JUGA: Progres Betonisasi Jalan RPH Krian–Kemangsen Capai 93 Persen, Bupati Sidoarjo Targetkan Rampung 15 Desember

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, bantuan tersebut telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa.

Bahkan, pemerintah daerah merencanakan peningkatan alokasi BKK menjadi Rp600 juta per desa pada 2027 mendatang.

Subandi berharap tambahan dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Peningkatan alokasi bantuan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk semakin profesional dalam mengelola anggaran. Besarnya dukungan keuangan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (adv13/ist)

No More Posts Available.

No more pages to load.