SIDOARJOSATU.COM — Kekecewaan mewarnai rapat dengar pendapat antara Komisi D DPRD Sidoarjo dengan KONI Sidoarjo terkait kegagalan tim Kota Delta memenuhi target prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke-IX. Hearing yang berlangsung di ruang Paripurna, Senin siang (14/7/2025), memunculkan kritik tajam dari para legislator terhadap kinerja organisasi olahraga tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menilai kegagalan ini bukan semata karena faktor teknis di lapangan, melainkan juga akibat konflik internal yang mengganggu persiapan atlet.
“Kemarin pengurus banyak konfliknya. Akhirnya berdampak pada performa atlet. Target yang dicanangkan gagal tercapai,” ujar Dhamroni saat rapat.
Dalam Porprov Jatim ke-IX yang digelar di Malang Raya, Kabupaten Sidoarjo hanya mampu finis di peringkat ketiga, mengoleksi 87 medali emas, 87 perak, dan 116 perunggu, dengan total poin 636. Padahal, Sidoarjo mengirimkan 1.322 atlet untuk bertanding di 67 cabang olahraga, disokong dengan anggaran besar mencapai Rp 16,5 miliar.
“Dengan jumlah atlet sebanyak itu dan anggaran yang tidak kecil, hasilnya jauh dari ekspektasi. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan KONI,” tegas Dhamroni.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, yang menyayangkan sikap Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri dalam forum rapat. Menurutnya, alih-alih mengakui kegagalan, Imam dinilai cenderung menghindar dari tanggung jawab.
“Kalau memang gagal, ya akui. Seharusnya minta maaf, bukan malah berdalih-dalih,” tegas Bangun.
Sorotan juga diberikan pada buruknya komunikasi antara KONI dan pengurus cabang olahraga (cabor). Banyak cabor yang mengeluh kesulitan berkoordinasi dengan Ketua KONI. Bahkan, menurut Dhamroni, ada pengurus cabor yang harus mengeluarkan uang pribadi untuk kebutuhan dasar atlet selama kompetisi.
“Ada yang sampai jual motor, bahkan mobil, hanya untuk biaya makan atlet. Ini bukan sekadar manajemen buruk, tapi sudah mengabaikan kepentingan atlet yang berjuang membawa nama daerah,” ucap Dhamroni geram.
Dengan catatan buruk ini, DPRD Sidoarjo menilai perlu adanya evaluasi total terhadap kepengurusan KONI Sidoarjo. Para legislator menekankan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, serta pola komunikasi yang terbuka dan solutif dalam membina olahraga daerah.
“Saya tidak mau kejadian seperti ini terulang. Para atlet kita sudah berjuang keras, jangan sampai mereka yang jadi korban dari kegagalan manajemen,” tegas Dhamroni.
Hearing tersebut menjadi awal dari dorongan kuat DPRD agar KONI Sidoarjo melakukan pembenahan menyeluruh. Harapannya, momentum ini menjadi pelajaran penting menjelang kompetisi-kompetisi olahraga tingkat provinsi maupun nasional ke depan. (Had).
