Ngobrol Demokrasi Melalui Podcast, Bupati dan Bawaslu Sidoarjo Wanti-wanti Hoaks Jelang Pemilu 2029

oleh -553 Dilihat
oleh
Bupati Sidoarjo dan Bawaslu saat peluncuran Podcast. (Sidoarjosatu.com/zal)

SIDOARJOSATU.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo mulai memperluas strategi pendidikan politik masyarakat melalui peluncuran program podcast. Inovasi ini diharapkan menjadi ruang diskusi publik yang lebih terbuka, interaktif, dan inklusif, sekaligus mendekatkan lembaga pengawas pemilu dengan berbagai lapisan masyarakat.

Peluncuran podcast tersebut dilakukan bersama Bupati Sidoarjo Subandi di Kantor Bupati Sidoarjo, Kamis (19/11/2026). Program ini menjadi salah satu upaya Bawaslu untuk mengubah pendekatan edukasi demokrasi agar tidak hanya berlangsung melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan platform digital yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Melalui podcast, Bawaslu ingin menghadirkan demokrasi dalam ruang percakapan yang lebih santai tanpa kehilangan substansi. Masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi juga memiliki kesempatan menyampaikan pandangan, kritik, serta aspirasi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan politik dan kepemiluan.

Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif peluncuran program tersebut. Menurutnya, langkah Bawaslu menghadirkan podcast merupakan bentuk transformasi kelembagaan yang patut diapresiasi. Sebab, tugas Bawaslu tidak semata-mata melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun kesadaran politik dan menjaga kualitas demokrasi.

BACA JUGA: Bupati Subandi Warning Pemerintah Desa, Dana Desa Harus Akuntabel, Gratifikasi Nol Toleransi

“Peluncuran podcast ini menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga hadir sebagai rumah bersama warga Sidoarjo untuk merawat ruang demokrasi,” ujar Subandi.

Ia menilai, keberadaan ruang diskusi publik menjadi penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, memahami persoalan demokrasi, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Menurut Subandi, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara periodik. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan latar belakang sosial, kondisi fisik, maupun kelompok usia.

Karena itu, tema besar yang diangkat dalam episode perdana podcast Bawaslu Sidoarjo adalah “Demokrasi Inklusif”. Dua isu utama menjadi pembahasan, yakni pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan potret partisipasi politik Generasi Z (Gen Z) di tengah derasnya arus informasi digital.

Pada isu pemberdayaan penyandang disabilitas, Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki landasan kebijakan untuk mendorong kesetaraan kesempatan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kewajiban perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai aturan administratif, tetapi benar-benar diterapkan sehingga penyandang disabilitas memperoleh akses yang adil untuk bekerja dan mengembangkan kemampuan ekonominya.

Namun, Subandi mengakui bahwa tantangan terbesar bukan semata-mata menyusun regulasi, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan secara konsisten.

BACA JUGA: Pemkab Sidoarjo Perkuat Kesetaraan Hak Disabilitas, Subandi: Mereka Punya Potensi dan Kesempatan yang Sama

“Membuat kebijakan itu penting, tapi yang jauh lebih krusial adalah menjaga konsistensi dan komitmen setelah aturan itu keluar,” tegasnya.

Ia menekankan, penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mereka tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga harus diberi ruang untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, pemberdayaan penyandang disabilitas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut penting agar kebijakan yang telah disusun benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama dalam membuka akses pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, mengangkat persoalan partisipasi politik generasi muda, khususnya Gen Z. Ia menilai kelompok anak muda sebenarnya memiliki potensi besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Apalagi, mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang memungkinkan akses informasi berlangsung cepat dan luas.

Berdasarkan pengalamannya dalam kegiatan Bawaslu Goes to School dan Bawaslu Goes to Campus, Agung melihat pemahaman pelajar dan mahasiswa mengenai hak konstitusional serta pentingnya partisipasi politik sudah cukup baik.

Salah satu kegiatan edukasi tersebut juga dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida). Dalam kegiatan itu, Bawaslu berupaya membangun kesadaran mahasiswa agar memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, termasuk dalam mengawal proses demokrasi.

Meski demikian, Agung mengingatkan bahwa tingginya akses informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pemahaman politik. Media sosial justru dapat menjadi persoalan ketika informasi yang diterima masyarakat tidak utuh, bahkan telah mengalami pembingkaian atau framing yang menyesatkan.

BACA JUGA: Sidoarjo Sabet Dua Penghargaan Digitalisasi Keuangan Jatim, Tertinggi dalam Penggunaan KKPD dan Indeks ETPD

“Persoalan muncul ketika mereka merespons sebuah isu yang informasinya masih sepotong-potong akibat framing digital yang belum tentu benar,” ungkap Agung.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara generasi muda memahami dan merespons persoalan politik. Apalagi, informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar luas dalam waktu singkat dan membentuk opini publik sebelum masyarakat mengetahui fakta sebenarnya.

Karena itu, Bawaslu berupaya menyediakan ruang komunikasi yang dapat menjadi saluran bagi anak muda untuk menyampaikan kegelisahan dan pandangannya secara konstruktif. Podcast diharapkan menjadi salah satu media untuk membangun budaya diskusi yang sehat sekaligus mendorong masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi.

Agung juga mengingatkan bahwa menjelang Pemilu 2029 masih terdapat persoalan klasik yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi, yakni penyebaran berita bohong atau hoaks dan praktik politik uang.

Dua persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena dapat merusak rasionalitas pemilih dan mencederai prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan serta kesetaraan.

“PR besar kita menuju 2029 masih berkutat di dua hal utama, kalau tidak hasut, ya suap,” ujarnya lugas.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara. Masyarakat juga harus mengambil peran aktif dengan menolak politik uang, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

BACA JUGA: Kajari Surabaya Bebastugaskan Sementara Jaksa Deddy Arisandi, Terkait Dugaan Persoalan Pribadi

Melalui program edukasi di sekolah, kampus, serta peluncuran podcast, Bawaslu Sidoarjo berupaya membangun kesadaran demokrasi sejak dini. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital.

Pada akhirnya, demokrasi inklusif tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau program seremonial. Diperlukan komitmen dan tindakan nyata agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, serta ikut mengawasi jalannya proses demokrasi.

Kehadiran podcast Bawaslu Sidoarjo diharapkan menjadi salah satu pintu untuk mewujudkan ruang demokrasi yang terbuka, kritis, dan bebas dari praktik manipulasi politik. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih saat pemilu berlangsung, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menjaga demokrasi di luar tahapan pemilihan. (adv14/zal)

No More Posts Available.

No more pages to load.