SIDOARJOSATU.Com — Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo mengakui alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 telah memenuhi ketentuan minimal 20 persen dari APBD. Namun, fraksi tersebut enggan mengoreksi pernyataan sebelumnya yang menyebut anggaran pendidikan hanya mencapai 17,46 persen atau Rp899,479 miliar.
Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Sidoarjo, Afdal Muhammad Ihsan, mengatakan angka 17,46 persen yang disampaikan dalam pandangan umum (PU) fraksi merupakan hasil perhitungan berdasarkan dokumen awal Nota Keuangan RAPBD.
Saat itu, sejumlah komponen anggaran pendidikan, terutama alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, belum seluruhnya masuk dalam postur anggaran.
“Kami sudah sepakat 20 persen itu tercapai, namun PU kami tentu dibuat sebelum data lengkap ada,” ujar Afdal, Jumat (6/11/2026).
Menurut Afdal, penyusunan Nota Keuangan RAPBD dilakukan secara bertahap. Perhitungan awal belum memasukkan kepastian seluruh alokasi DAK pendidikan.
Setelah alokasi tersebut dimasukkan dan rekapitulasi penandaan anggaran (tagging) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diselesaikan, nilai belanja pendidikan meningkat hingga melampaui batas minimal 20 persen.
Komponen yang masuk dalam perhitungan tersebut meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), DAK fisik bidang pendidikan, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Begitu angka kepastian DAK pendidikan dari pusat kita masukkan ke dalam postur APBD, yang di dalamnya mencakup BOS, Bantuan Operasional PAUD, DAK Fisik Sekolah hingga TPG, alokasi riil belanja pendidikan langsung melonjak signifikan melewati Rp1,03 triliun atau 20 persen,” jelasnya.
Afdal menegaskan, setelah seluruh komponen tersebut diperhitungkan, alokasi anggaran pendidikan Sidoarjo 2027 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan masuknya DAK secara pasti dan rampungnya rekapitulasi tagging lintas OPD, anggaran pendidikan Sidoarjo 2027 sah, akuntabel, dan memenuhi aturan di atas 20 persen,” katanya.
Meski demikian, ketika ditanya apakah Fraksi PKS-PPP akan mengoreksi angka Rp899,479 miliar atau 17,46 persen yang sebelumnya menjadi dasar pernyataan bahwa anggaran pendidikan belum memenuhi ketentuan, Afdal justru menyatakan tidak perlu ada koreksi.
“Tidak perlu ada koreksi,” tegasnya.
Ia beralasan, pandangan umum fraksi disusun berdasarkan data yang tersedia saat itu. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan perhitungan tersebut, pihaknya memilih menunggu jawaban Bupati Sidoarjo dalam rapat paripurna.
“Kami tunggu saja jawaban bupati menanggapi PU kami itu pada saat paripurna jawaban Bupati,” ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi PKS-PPP menyebut anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027 hanya sebesar Rp899,479 miliar atau 17,46 persen.
Angka tersebut menjadi dasar kritik fraksi karena dinilai belum memenuhi ketentuan minimal alokasi anggaran pendidikan.
Namun, perhitungan berbeda disampaikan unsur pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo. Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, menyebut anggaran pendidikan mencapai kisaran Rp1,48 triliun hingga Rp1,5 triliun atau sekitar 26 persen dari total APBD yang disebut sebesar Rp5,613 triliun.
Bangun menyampaikan angka tersebut saat dikonfirmasi di Ruang Komisi D DPRD Sidoarjo, Kamis (5/11/2026).
“Untuk anggaran pendidikan sekitar Rp1,48 triliun sampai Rp1,5 triliun. Kalau secara persentase 26 persen,” ungkap Bangun.
Menurut politisi PAN tersebut, komponen belanja terbesar dalam anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai gaji guru dan tunjangan profesi guru, termasuk bagi tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
“Yang terbesar memang untuk gaji guru dan tunjangan profesi guru,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, juga menyatakan bahwa pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen menjadi perhatian legislatif.
Ia memastikan Komisi D akan mengawal agar alokasi tersebut tidak berada di bawah ketentuan.
“Saya bersama teman-teman Komisi D pasti mengawal, dan sekarang untuk anggaran pendidikan sekitar 26 persen dari APBD,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Tarkit menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD harus memastikan alokasi pendidikan tetap terjaga dalam pembahasan APBD.
Perbedaan angka antara 17,46 persen dan sekitar 26 persen tersebut menunjukkan adanya perbedaan dasar perhitungan serta komponen belanja yang dimasukkan.
Fraksi PKS-PPP kini mengakui bahwa alokasi pendidikan telah memenuhi batas minimal, tetapi tidak mencabut atau mengoreksi pernyataan awalnya.
Persoalan yang masih menunggu penjelasan adalah bagaimana rincian komponen belanja pendidikan dihitung hingga menghasilkan angka yang berbeda cukup jauh.
Jawaban Bupati Sidoarjo dalam rapat paripurna diharapkan dapat memperjelas dasar perhitungan sekaligus memastikan besaran anggaran pendidikan dalam RAPBD 2027. (zal)
