SIDOARJOSATU.COM — Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar konferensi pers mengenai perkembangan APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 31 Oktober 2024. Acara tersebut berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No.111 Surabaya, dan dihadiri oleh pejabat terkait serta sejumlah media lokal Surabaya.
Konferensi pers dipimpin oleh Sigit Danang Joyo, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I. Hadir pula Agustin Vita Avantin, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Didyk Choirul, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, serta Untung Basuki, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I.
Dalam konferensi tersebut, Sigit Danang Joyo mengungkapkan bahwa perekonomian Jawa Timur menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan sebesar 4,91% (yoy) hingga Oktober 2024, didorong oleh permintaan ekspor yang terus meningkat.
“Perkembangan ekonomi regional Jawa Timur terus mencatatkan hasil yang positif. Ekspor kita meningkat 14,95% (yoy) menjadi USD 2,16 miliar, meskipun impor mengalami penurunan sebesar 6,56% (yoy),” jelas Sigit.
Selain itu, inflasi di Jawa Timur tercatat relatif terkendali, yakni 0,15% (mtm), setelah sebelumnya mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut. Dalam sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur hingga 31 Oktober 2024 mencapai Rp40,42 triliun, disalurkan kepada 781.632 debitur.
Berkaitan dengan realisasi APBN, Sigit menyebutkan bahwa pendapatan negara di Jawa Timur telah mencapai Rp211,64 triliun, atau 73,58% dari target sebesar Rp287,6 triliun. Penerimaan pajak menjadi kontributor utama dengan total penerimaan sebesar Rp204,88 triliun (72,62% dari target), sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target dengan angka Rp6,75 triliun (122,63% dari target).
Sementara itu, belanja negara hingga Oktober 2024 tercatat sebesar Rp111,12 triliun atau 81,31% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja negara ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp40,33 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp70,79 triliun.
“Hingga Oktober, APBN di Jawa Timur mencatatkan surplus sebesar Rp100,5 triliun,” ungkap Sigit.
Sigit Danang Joyo juga menyampaikan perkembangan terkait pengelolaan aset dan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur. “Realisasi pokok lelang sampai dengan Oktober 2024 mencapai Rp4,13 triliun atau 96,55% dari target. Sementara itu, PNBP dari lelang dan pengurusan piutang negara juga tercatat melampaui target,” tegas Sigit.
Dengan capaian tersebut, APBN di Jawa Timur terus menunjukkan hasil yang positif, memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan APBN untuk Daerah: Peningkatan Layanan Publik dan Infrastruktur
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Didyk Choirul, menjelaskan bahwa dukungan APBN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur melalui Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp70,79 triliun, atau 87,40% dari target. Jumlah ini mencatatkan pertumbuhan 8,62% dibandingkan tahun lalu.
Beberapa sektor yang mendapat perhatian besar antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) yang tumbuh 9,85% menjadi Rp37,29 triliun, dengan alokasi terbesar untuk peningkatan sarana pendidikan. Sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,39% menjadi Rp2,5 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan air minum.
Selain itu, dana desa di Jawa Timur juga mengalami peningkatan sebesar 13,20% menjadi Rp8,06 triliun, yang digunakan untuk berbagai pembangunan di tingkat desa. Kabupaten Malang, Lamongan, dan Bojonegoro tercatat sebagai penerima terbesar dari Dana Desa tersebut.
Di sisi lain, insentif fiskal mengalami kenaikan signifikan, mencapai 67,98% menjadi Rp695,45 miliar, yang difokuskan untuk peningkatan efisiensi anggaran daerah dan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.
“Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, dan Lamongan menjadi penerima terbanyak dari insentif fiskal ini,” tandasnya. (Had).
