Bupati Sidoarjo Subandi Warning Keras Soal Gratifikasi hingga ODL

oleh -64 Dilihat
oleh
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH, M.Kn, didampingi Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati dan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. M. Dhamroni Chudlori, saat dikonfirmasi awak media di pendopo delta wibawa. (Sidoarjosatu)

SIDOARJOSATU.Com – Sebanyak 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (12/8/2026). Pengisian jabatan tersebut ditegaskan tidak melalui praktik titipan maupun transaksi jabatan.

Subandi memastikan seluruh proses pengangkatan dilakukan tanpa gratifikasi. Ia bahkan memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang terbukti memberikan maupun menerima gratifikasi dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah.

“Kalau sampai terjadi ada gratifikasi, akan kita berhentikan. Satu sebagai ASN, yang kedua sebagai guru,” ujar Subandi, usai mengukuhkan ratusan Kepsek SD-SMP Negeri.

BACA JUGA: Paripurna DPRD, Gerindra Soroti Raperda Ketenagakerjaan Sidoarjo, Dinilai Belum Bertaring Mengikat Industri

Menurutnya, kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan sekaligus masa depan generasi Sidoarjo.

Karena itu, jabatan tersebut harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalitas, dan keberpihakan kepada seluruh peserta didik.

“Masa depan anak kita bergantung Panjenengan,” tegasnya.

Selain menyoroti integritas dalam pengisian jabatan, Subandi juga meminta para kepala sekolah lebih bijak dalam menentukan kegiatan outdoor learning (ODL).

Ia mengingatkan agar kegiatan pembelajaran di luar kelas tidak digelar terlalu jauh jika justru berpotensi membebani orang tua siswa.

Subandi menilai, ODL yang membutuhkan biaya besar dan perjalanan jauh dapat memunculkan kesenjangan di lingkungan sekolah, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

BACA JUGA: Kukuhkan 227 Kepala Sekolah SD-SMP Negeri di Sidoarjo, Pesan Subandi: Jangan Ada Anak Putus Sekolah karena Ekonomi

“Kadang saya kasihan melihat ODL terlalu jauh. Apalagi ada anak yang tidak mampu. Ini kan jadi kesenjangan yang ada di sekolah. Bapak kelola dengan baik. Tidak usah jauh-jauh, yang penting teman-teman mampu,” pesannya.

Ia meminta kepala sekolah memastikan setiap kebijakan dan kegiatan sekolah tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi seluruh peserta didik.

“Dengan demikian, sekolah tetap menjadi ruang pendidikan yang inklusif dan tidak membedakan siswa berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya,” pungkasnya. (zal)

No More Posts Available.

No more pages to load.