SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,45 miliar. Bantuan ini diserahkan langsung oleh anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dari Fraksi PDI Perjuangan, Raymond Tara Wahyudi yang digelar di Balai Desa Pepelegi, Senin (6/5/2025) malam.
Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Camat Waru, Kepala Desa Iswahyudi, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPMD, Ketua PKK, seluruh ketua RW dan RT, karang taruna, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Dalam kegiatan ini juga dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan lanjutan Balai Desa Pepelegi.
“Perjuangan ini baru kita mulai untuk kebermanfaatan masyarakat Desa Pepelegi, Kecamatan Waru,” ujar Raymond Tara Wahyudi.
Sementara itu, Kepala Desa Pepelegi, Iswahyudi, menjelaskan bahwa bantuan ini sangat berarti mengingat keterbatasan anggaran dana desa yang selama beberapa tahun terakhir jumlahnya semakin kecil, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.
“Alhamdulillah, terima kasih. Ini cukup membantu proses pembangunan. Dana desa sekarang ini hanya sekitar Rp 180–185 juta untuk infrastruktur. Padahal kebutuhan banyak, paving, saluran, semua butuh revitalisasi,” ungkap Iswahyudi.
Menurutnya, dari total Rp 1,45 miliar bantuan BKK, dana sebesar Rp 1,25 miliar berasal dari Raymond Tara Wahyudi, sementara sisanya Rp 200 juta dari Bambang Riyoko, anggota DPRD lainnya.
Dana tersebut akan digunakan untuk empat program utama, yaitu: Pembangunan lantai 2 Balai Desa – yang nantinya digunakan sebagai ruang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembangunan plengsengan sungai di RW 10– untuk mencegah kerusakan jalan lingkungan akibat erosi, Pavingisasi jalan lingkungan – sebagai bagian dari revitalisasi infrastruktur yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dan Pembangunan pintu air di RW 6 dan RW 10 – untuk mencegah banjir akibat luapan dari gorong-gorong.
Iswahyudi menjelaskan bahwa seluruh perencanaan teknis, termasuk gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sudah disiapkan bersama konsultan. “Tinggal pelaksanaan saja. Semuanya masuk dalam P-APBDes dan akan segera kita realisasikan,” katanya.
Ia juga berharap, kolaborasi antara pemerintah desa dan wakil rakyat bisa terus berlanjut dalam upaya mengatasi kendala pembangunan yang dihadapi masyarakat. (Had)
