Sidoarjosatu.com : Ratusan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Sidoarjo melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Sidoarjo Pendopo Delta Wibawa. Mereka menagih janji atas rencana kenaikan siltap (penghasilan tetap) dan tunjangan purna tugas perangkat desa.
Dengan membawa spanduk, para perangkat desa mulai berorasi dan menyampaikan beberapa tuntutannya. Diantaranya, Siltap Kepala Desa sebesar Rp.5.000.000,- perbulan. Sedangkan Siltap Sekretaris Desa sesbesar Rp 3.500.000,- perbulan. Dan Siltap Perangkat Desa Kasi, Kaur dan Kasun sebesar Rp 3.000.000, -perbulan. Kedua, tuntutan soal Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa yang sebelumnya 20 juta menjadi sebesar 50.000.000,-
Tuntutan Kades ini sudah pernah mencuat dalam Pilkada Sidoarjo. Pasangan Gus Muhdlor-Subandi misalnya, yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati sudah berjanji untuk menaikkan Siltap tersebut.
Konon, saat itu Bupati dan Wakil Bupati mendukung kinerja para kepala desa dan perangkat desa, dengan menaikkan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa. Kini, sesuai Perbup Sidoarjo No.77/2018 yang diubah melalui Perbup Sidaorjo No.18/2019 dan Perbup Sidoarjo No. 83/2019 disebutkan penghasilan tetap Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 3,65 juta per bulan. Sedangkan Sekretaris Desa sebesar Rp 2,555 juta per bulan dan Perangkat Desa sebesar Rp 2,19 juta per bulan.
“Nantinya jika terpilih, Subandi akan mengalokasikan kenaikan pendapatan Kepala Desa setidaknya menjadi Rp 5 juta perbulan dan perangkat desa setidaknya setara Upah Mimimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo yang tahun 2020 ini mencapai Rp 4,193 juta perbulan,” ujar Ketua PPDI Kabupaten Sidoarjo, Dian Sudariyanto, Selasa, (20/6/2023).
Meski demikian, perangkat desa merasa kecewa lantaran Bupati sedang tidak berada ditempat, sehingga penyampaian aspirasi tersebut tidak tersampaikan langsung ke Bupati.
“Kami kecewa, karena Pak Bupati tidak ada di lokasi. Kami hanya ingin menagih janji, dan sudah dilakukan perhitungan (anggaran) yang akan kami sampaikan ke Pak Bupati. Apa yang disampaikan Asisten I, kita tinggal mengamini. Terutama terkait dengan tunjangan purna bhakti (purna tugas),” tambah Dian Sudariyanto.
Peserta aksi PPDI, memang, tidak bisa bertemu dengan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Ini lantaran Gus Muhdlor ada tugas ke Jakarta. Meski begitu, mereka bisa bertemu dengan Asisten I, Perwakilan Dandim, Kadis PMD dan Sekda Sidoarjo, Andjar Soerjadiyanto S.Sos. (had)
