SIDOARJOSATU.COM — Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengingatkan pentingnya pemerataan infrastruktur dan kualitas pendidikan di Sidoarjo. Dalam pandangannya, kebijakan zonasi maupun sistem domisili dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya akan efektif jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di setiap wilayah.
“Kalau infrastrukturnya belum sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, ya sistem apapun tidak akan berjalan ideal,” tegas Dhamroni, Jumat (18/7/2025).
Baca juga : MPLS SMP Al Muslim 2025: Cetak Generasi Pahlawan Siap Hadapi Masa Depan
Ia menilai, sistem zonasi seharusnya tidak diterapkan secara seragam bila kondisi geografis dan fasilitas pendidikan di daerah masih timpang. Legislator dari Fraksi PKB ini bahkan menyarankan agar setiap kecamatan minimal memiliki dua sekolah negeri yang layak agar akses pendidikan lebih merata.
“Pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan setiap kecamatan punya minimal dua sekolah negeri,” katanya.
Di tengah dominasi beberapa sekolah negeri unggulan, Dhamroni juga menyoroti munculnya stigma negatif terhadap sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Hal ini, menurutnya, tidak lepas dari ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah yang berkualitas.
“Sudah saatnya hilangkan stigma sekolah negeri favorit. Semua harus disamaratakan lewat distribusi guru dan kepala sekolah berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, selama pemerintah belum mampu mendistribusikan kualitas yang setara antar sekolah negeri, maka ketimpangan dan rebutan masuk sekolah “favorit” akan terus terjadi. Ia menekankan bahwa transformasi pendidikan harus dimulai dari pemerataan kualitas sumber daya manusia.
Imbas ke Sekolah Swasta
Selain berdampak pada sekolah negeri, Dhamroni juga menilai bahwa kebijakan zonasi dan dominasi sekolah negeri yang diperluas tanpa perhitungan juga bisa mematikan peran sekolah swasta yang selama ini menjadi alternatif pendidikan masyarakat.
“Kalau semua dikejar negeri dan negeri ditambah terus, maka sekolah swasta bisa kukut. Nah, inilah yang juga harus jadi perhatian,” jelasnya.
Dalam pandangannya, kebijakan pendidikan seharusnya tidak dilakukan secara parsial. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pusat harus sinkron dengan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran maupun infrastruktur dasar.
“Kebijakan apapun harus dilandasi pemenuhan infrastruktur. Pemerintah pusat sampai daerah harus sinkron. Jangan gegabah mengeluarkan kebijakan sebelum dapurnya siap,” tutupnya. (Had).
