Sidoarjosatu.com — Saat ini blangko e-KTP sedang kosong, untuk itu warga Sidoarjo harus bersabar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sidoarjo Reddy Kusuma.
Dikatakan Reddy, ada sekitar 13 ribu warga Sidoarjo yang masuk dalam daftar tunggu pencetakan KTP elektronik.
“Setiap Minggu kita dapat 2 ribu blangko e KTP dari pusat, Daftar tunggu kita sudah tembus 13 ribu,”ungkap Reddy Kusuma saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Sidoarjo, Senin 19 Juni 2023.
Tambahan 2 ribu blangko tersebut lanjut Reddy tidak mencukupi terhadap kebutuhan harian pencetakan KTP Elektronik. Lanjutnya, kekosongan blangko tidak hanya dialami Kabupaten Sidoarjo, namun daerah lain juga mengalami kekosongan. Bahkan di Kabupaten Jember daftar tunggunya tembus hingga 25 ribu.
“Sehingga solusinya kita cetakan biodata penduduk sama aktivasi ikd (identitas kependudukan digital,red), namun itu belum maksimal. Karena jika digunakan kepada lembaga lain ada yang menerima ada yang tidak,” ujarnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sidoarjo saat ini mengusulkan tambahan 70 ribu blangko KTP Elektronik.
“Kalau anggarannya per kepingnya sebesar 10.182. tinggal dikalikan 70 ribu keping. Kemarin kami sudah dikoordinasikan ke pusat,” ungkapnya.
Untuk kekosongan tersebut Reddy Kusuma menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sidoarjo atas kekurangan blangko KTP Elektronik. Karena masalah blangko ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
“Kami juga ingin sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sidoarjo kalau agak lama menunggu pembuatan KTP Elektronik,” ungkapnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori bakal melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk mencari langkah pemenuhan kebutuhan blangko tersebut.
Ia mengaku banyak warga yang melapor ke Komisi A terkait dengan sulitnya mendapat KTP Elektronik.
“Besok kita akan koordinasi langsung dengan dukcapil untuk mengatasi kelangkaan blangko e-KTP ini. Apalagi saat ini sudah masuk tahun politik. Jangan sampai masyarakat tidak dapat hak pilih karena tidak memiliki KTP,”tandasnya. (cles)
