Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi KBS, Kerugian Negara Rp3,27

oleh -1271 Dilihat
oleh
Para tersangka, MN, NW, EES, MM. (Sidoarjosatu.com/zal)

SURABAYA, SIDOARJOSATU.COM – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 terus berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam perkara tersebut, Kamis (19/11/2026) malam.

Empat tersangka yang ditetapkan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim masing-masing MN, selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS; EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta MM, advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Usai penetapan tersangka, keempatnya langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja NR, mengungkapkan perkara tersebut bermula pada Februari 2025.

BACA JUGA: Pemkab Sidoarjo Bentuk Asosiasi Satlinmas, Perkuat Koordinasi dan Perjuangkan Kesejahteraan Anggota

Saat itu, direksi PDTS KBS bersama sejumlah karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi dalam pengelolaan sewa tenant.

Dalam situasi tersebut, NW dan MN disebut menghubungi EES untuk menanyakan keberadaan pengacara yang dapat membantu menangani permasalahan PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak.

EES kemudian memperkenalkan NW dan MN kepada MM. Dalam komunikasi selanjutnya, NW, MN, dan EES disebut meminta MM agar perkara yang tengah ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan atau ditutup.

Untuk keperluan pendampingan tersebut, MM disebut meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jatim, direksi PDTS KBS justru menyiapkan dana sebesar Rp500 juta yang disebut-sebut untuk biaya menutup perkara di Kejari Tanjung Perak.

Dana tersebut diduga dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN. Keduanya kemudian memerintahkan Sutini, selaku Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, untuk mengeluarkan uang tersebut.

BACA JUGA: Dishub Sidoarjo Rancang Biaya Parkir Rp5,54 Miliar, Lebih Besar dari Target PAD Awal

Uang itu selanjutnya diserahkan EES kepada MM. Meski demikian, Kejati Jatim menyebut uang tersebut tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Perkara dugaan korupsi PDTS KBS kembali berkembang pada April 2025, ketika direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013 hingga 2024.

Dalam pemeriksaan tersebut, MM kembali disebut meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta tambahan dana Rp995 juta. Permintaan itu, menurut penyidik, disetujui NW dan MN.

Seiring berjalannya proses pemeriksaan, permintaan uang dari MM disebut terus meningkat hingga total dana yang dikeluarkan mencapai Rp2,41 miliar.

Namun, Kejati Jatim menyatakan uang tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Bahkan, pemeriksaan terhadap dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tetap berlanjut.

Untuk menutupi dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut, NW, MN, EES, dan MM diduga bersekongkol membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum fiktif.

BACA JUGA: Ngobrol Demokrasi Melalui Podcast, Bupati dan Bawaslu Sidoarjo Wanti-wanti Hoaks Jelang Pemilu 2029

Perjanjian tersebut berupa kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS dan perjanjian kerja sama (PKS) KBS. Mereka juga diduga menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum serta biaya pendampingan litigasi senilai Rp2,41 miliar.

Menurut Kejati Jatim, skema tersebut diduga digunakan untuk membuat pengeluaran kas PDTS KBS seolah-olah merupakan pembayaran atas kegiatan jasa hukum yang sah, padahal dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

Selain dugaan penyimpangan dana untuk penanganan perkara, penyidik Kejati Jatim juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada 2025, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tercatat sebesar Rp707.775.022. Sementara pada 2026, nilainya mencapai Rp152.784.430.

Pengeluaran tersebut meliputi kegiatan operasional perusahaan, bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.

BACA JUGA: Pemkab Sidoarjo Buka Rekrutmen Pegawai BLUD Puskesmas, Dibutuhkan 80 Dokter Umum dan 2 Dokter Gigi, Bupati Subandi Tegaskan Seleksi Gratis dan Tanpa Calo

Jika digabungkan dengan dugaan penyimpangan dana dalam skema pembayaran jasa hukum, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama kurun 2025 hingga 2026 mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Besaran kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara subsidair, para tersangka dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (zal)

No More Posts Available.

No more pages to load.