SIDOARJOSATU.COM – Polemik pemberhentian puluhan siswa baru di SDN Candipari 2 dan SDN Kesambi, Kecamatan Porong, Sidoarjo, akhirnya menemukan titik terang. Para kepala sekolah mengungkapkan kronologi serta upaya penyelesaian yang ditempuh hingga seluruh siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Kepala SDN Candipari 2, Susanto, menjelaskan bahwa membludaknya jumlah pendaftar menjadi persoalan utama. Kuota sekolah tidak sebanding dengan jumlah murid yang masuk.
“Kami tidak tahu mengapa pendaftar begitu banyak. Sebenarnya kami berharap tidak ada kelebihan pendaftar agar tidak menimbulkan masalah. Namun, untuk memajukan sekolah, saya tetap berjuang dari depan,” ujar Susanto dalam rapat bersama Komisi D DPRD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan, Kamis, (21/8/2025)
Baca juga : Komisi D Pastikan Polemik Penerimaan Siswa SD di Porong Selesai
Menurut Susanto, keterbatasan ruang kelas membuat sekolah tidak berani mengajukan penambahan kuota.
“Rombel kami sudah penuh, ruang belajar juga terbatas. Itu sebabnya kami tidak bisa mengajukan tambahan pagu. Akhirnya beberapa murid harus didistribusikan ke sekolah lain, tapi bukan diberhentikan atau di-DO,” tegasnya.
Ia menyebutkan, dari hasil distribusi, enam murid kini bersekolah di SDN Candipari 1, sebagian di SDN Wunut, dan tiga lainnya tetap bertahan di SDN Candipari 2 setelah mendapatkan solusi dari Dinas Pendidikan.
“Alhamdulillah semua anak sudah kembali bersekolah dengan riang gembira. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Susanto.
Sementara itu, Kepala SDN Kesambi, Nafidatul Ummah, yang baru saja menjabat sebagai pelaksana tugas (PLT), mengaku kaget ketika mendapati permasalahan serupa.
“Saya baru tiga hari aktif di SDN Kesambi. Begitu mendapat tugas, saya langsung dihadapkan pada kasus distribusi siswa ini. Tentu saya prihatin, apalagi di desa Kesambi hanya ada satu SD negeri,” jelasnya.
Menurutnya, SDN Kesambi menerima 42 siswa baru, sementara kuota resmi hanya 30. Sebanyak 12 siswa kemudian harus didistribusikan ke sekolah terdekat. Namun, beberapa orangtua murid menolak karena alasan ekonomi dan jarak.
“Ada wali murid yang menangis di depan saya. Mereka keberatan jika anaknya dipindahkan karena tidak ada kendaraan dan orangtua sibuk bekerja. Saya pun ikut terharu mendengar keluhan mereka,” ungkapnya.
Nafidatul menekankan pentingnya pendekatan humanis untuk meredam gejolak yang ada.
“Saya sampaikan kepada wali murid, kalau ada apa-apa hubungi saya langsung. Jangan libatkan pihak lain yang bisa memperkeruh masalah. Saya siap 24 jam menerima keluhan dan mencari solusi bersama,” katanya.
Ia memastikan seluruh siswa tetap bersekolah tanpa ada yang kehilangan haknya.
“Pada akhirnya, semua murid bisa diterima di sekolah, baik di Kesambi maupun sekolah terdekat. Intinya, tidak ada anak yang putus sekolah. Kami akan terus menjaga kepercayaan masyarakat bahwa sekolah negeri tetap amanah,” tegasnya.
Pihak DPRD Sidoarjo melalui Komisi D meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Penambahan ruang kelas baru (RKB) juga akan dikaji sebagai solusi jangka panjang menampung tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri di Porong. (Had).
