Sidoarjosatu.com – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo meminta kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk turut serta memikirkan nasib para pegawai honorer. Konon, nasib ribuan pegawai honorer di Pemkab Sidoarjo masih terkatung-katung di tengah ramainya kabar rekrutmen sebanyak 1,2 jutaan tenaga PPPK dan CPNS secara nasional.
“Pengabdian mereka perlu dihargai secara layak oleh Pemkab Sidoarjo,” ujar Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori. Senin (29/7/2024)
Dhamrani mengatakan, nasib para pegawai honorer itu harus diperjuangkan dan dicarikan terobosan. Mereka mengabdi sudah lama di berbagai instansi. Ada yang sampai belasan tahun. Tapi, nasib mereka belum jelas seiring adanya rekruitment PPPK dan CPNS.
”Mereka semua adalah tulang punggung keluarga. Masing-masing punya istri dan anak yang wajib dihidupi,” ucap legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo tersebut.
Dhamroni menyebutkan, ada sekitar 2.500-an tenaga honorer di berbagai instansi Pemkab Sidoarjo. Di Dinas Perhubungan, misalnya, ada 273 orang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (711), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (192), serta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (198).
Selain itu, di Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo ada 102 tenaga honorer. Dinas Sosial (176), Satpol PP (239). Yang lebih banyak lagi ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 2.100 orang. ”Mungkin masih ada lagi di OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya,” ungkap Dhamroni.
Saat ini, muncul kabar ada rekrutmen PPPK dan CPNS (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil). Jumlahnya lebih dari 1,2 juta orang untuk seluruh Indonesia. Banyak peminat yang akan mendaftar. Sesuai ijazah dan keterampilan masing-masing. Mereka punya harapan.
Namun, ribuan pegawai honorer justru cemas dan waswas. Sebab, mereka tidak mungkin lagi memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Selain karena latar belakang pendidikan, banyak yang terkendala faktor usia. Formasinya pun tidak ada. Itu yang perlu dipertimbangkan Pemkab Sidoarjo.
Ribuan pegawai honorer itu telah menyampaikan keresahan kepada Komisi A DPRD Sidoarjo. Harapan mereka cuma satu. Bisa punya status yang jelas. Meski, hanya sebagai PPPK.
”Kami ini ikut sedih jika nasib para pegawai honorer itu tidak diperjuangkan. Mereka semua punya anak dan istri,” ungkap Dhamroni.
Keluhan para pegawai honorer itu memang telah disampaikan berkali-kali ke Komisi A DPRD Sidoarjo. Pada Kamis (20/6/2024), Kepala Satpol PP Sidoarjo Yany Setyawan mengantarkan ratusan anggotanya menghadap Komisi A DPRD Sidoarjo. Sebab, formasi rekrutmen PPPK dan CPNS di Pemkab Sidoarjo sangat minim untuk anggota Satpol PP.
Saat ini, status mereka adalah tenaga harian lepas (THL). Ada yang berdinas di Mako Satpol PP Sidoarjo. Ada pula yang bertugas di kecamatan-kecamatan sebagai petugas trantib.
”Kalau (lowongan) hanya 11 orang, sulit sekali saya mengaturnya. Nanti pasti ada yang mberot,” kata Yany Setyawan saat itu. Hingga saat ini, belum ada solusi yang pasti untuk mereka.
Pada Rabu (25/6/2024), giliran tenaga honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo nglurug ke DPRD Sidoarjo. Pagi-pagi sekali, mereka menelepon Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori. Minta menghadap. Meski tanpa surat resmi, mereka tetap ditemui.
Dhamroni mendengarkan keluhan para tenaga honorer Dishub Sidoarjo tersebut. Mereka sambat. Sudah belasan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer, nasib belum jelas. Ada yang 5 tahun, 13 tahun, bahkan 15 tahun.
”Kami minta bantuan Pak Ketua (Komisi A DPRD Sidoarjo) agar nasib kami juga diperjuangkan,” ungkap Muhajir, pegawai honorer bidang pengendalian dan operasional (dalops) Dishub Sidoarjo.
Muhajir bercerita. Dirinya sudah menjadi tenaga honorer sejak masa tugas Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo M. Husni Thamrin (almarhum). Tahun sekitar 2010-an. Selama itu mereka bertugas sebagai pegawai Dishub Sidoarjo. Yang paling sering tugas di jalanan sebagai petugas lalu lintas. Muhajir mengaku belum pernah ikut seleksi apa pun. Baik seleksi PPPK maupun seleksi CPNS.
”Kami berharap ada prioritas saat rekrutemen PPPK,” ungkap Muhajir.
Informasinya, jumlah tenaga honorer bidang pengendalian dan operasional (dalops) di Dishub Sidoarjo mencapai 68 orang. Sebagian besar laki-laki. Sekitar 10 orang perempuan. Selain mereka, ada lagi 92 tenaga penjaga pintu lintasan kereta api. Sama nasibnya. Status mereka belum jelas hingga sekarang.
”Itu belum termasuk tenaga kebersihan dan lain-lain,” tambah Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara saat itu.
Benny menyatakan bisa memaklumi keinginan ratusan bawahannya tersebut. Sebab, faktanya memang mereka masih menjadi tenaga honorer. Semua berharap bisa masuk seleksi PPPK. Benny mendukung langkah anak buahnya itu. Termasuk ikut menyusul datang untuk bertemu dengan Komisi A DPRD Sidoarjo.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyatakan akan berusaha membantu ratusan tenaga honorer di Dishub Sidoarjo itu. Nasib mereka seperti para penjaga sekolah di 18 kecamatan se-Sidoarjo. Juga, ratusan anggota Satpol PP Sidoarjo dan petugas trantib di kecamatan-kecamatan. Formasi PPPK sangat minim.
Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo pernah menyampaikan bahwa pada 2024 ini ada lowongan formasi PPPK/CPNS. Total ada 1.165 formasi PPPK/CPNS. Masing-masing 400 tenaga kesehatan, 400 tenaga pendidikan, dan 365 tenaga untuk disebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Dhamroni berharap ada kebijakan di tingkat Pemkab Sidoarjo. Semacam local wishdom. Pemerintah daerah diharapkan menghargai jasa-jasa pegawai honorer tersebut.
”Mereka bilang. Nasib anggota Satpol PP dan penjaga sekolah saja diperjuangkan. Tenaga honorer dishub juga ingin diperjuangkan,” ujar Dhamroni. (*)
