SIDOARJO – Sebentar lagi, masyarakat Sidoarjo akan dihadapkan pada kontestasi Pemilu kepala daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang. Masing-masing parpol pengusung dan pendukung sudah bersiap diri untuk memenangkan masing-masing pasangan calonnya.
Sedikitnya ada dua pasangan yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo tahun 2024. Ada pasangan Subandi-Mimik Idayana (Baik) dan pasangan Achmad Amir Aslichin – Edy Widodo (SAE). Subandi yang sebelumnya digadang-gadang bakal berpasangan dengan Achmad Amir Aslichin memutuskan untuk pindah haluan dan lebih memilih berkoalisi dengan Mimik Idayana dari partai Gerindra. Hingga akhirnya Subandi yang saat itu menjabat sebagai ketua DPC PKB Sidoarjo terpaksa dinonaktifkan dan digantikan oleh Abdillah Nasih sebagai ketua DPC PKB.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Ubaidillah mengungkapkan fenomena perpolitikan di Sidoarjo saat ini sudah mulai mengalami pendewasaan. Dimana masyarakat Kabupaten Sidoarjo juga dihadapkan banyaknya tawaran dari sosok calon pemimpin.
Terlepas dari problematika yang ada di masing-masing calon dengan partainya, menurut Dr. Ubaidillah suhu perpolitikan di Sidoarjo menjadi cair.
“tanpa tahu problemnya seperti apa, tapi pilihan kita tentang politik menjadi sangat cair. Tidak ada persoalan tentang bagaimana pilihan kita terhadap partai. Tapi tawaran dari masing -masing paslon kini lebih bervariatif. Saya pikir (politik Sidoarjo) ini lebih menarik,” terang Ubaidillah, Kamis (12/9/2024).
Sebagai pilar demokrasi, lanjut Ubaidillah, masyarakat tidak menginginkan adanya satu atau dua partai politik yang menghegemoni. Fenomena mundurnya ketua dari partainya, baginya tidak jadi soal.
“Harapan kita nantinya, masing-masing partai akan lebih kompetitif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Beberapa bulan belakangan, masyarakat Sidoarjo juga dihadapkan pada fenomena penangkapan Bupati non aktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pemotongan dana insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Meski hal ini sudah terjadi kesekian kalinya, bagi dr. Ubaidillah masyarakat tidak perlu berlarut-larut dalam menyikapi perihal kasus tersebut.
Pemilu kepala daerah merupakan bagian dari pesta demokrasi. Masyarakat berhak memilih siapa sosok calon pemimpinnya, begitupun dengan orang yang berpotensi memimpin Sidoarjo, juga tidak perlu takut saat akan memimpin.
“Jangan sampai kapok, apalagi sampai berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih haknya. Korupsi memang bagian dari sesuatu yang salah dan itu masih bisa diperbaiki. Dari aspek akademis pun masih bisa dipelajari sehingga hal itu tidak terulang kembali dikemudian hari,” tegasnya.
Dr. Ubaidillah mengakui, tidak semua pemimpin di Sidoarjo good perform, namun jika melihat dari kasuistik yang pernah ada di Sidoarjo, masyarakat masih membutuhkan sosok pemimpin yang ideal.
Sedikitnya, ada dua hal yang harus dimiliki sosok calon pemimpin saat akan mendeklarasikan diri sebagai orang nomor satu di Sidoarjo. Pertama, calon harus memiliki kemampuan dalam tata kelola pemerintahan. Leadership dan kemandirian mampu membawa Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik lagi.
Kedua adalah meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Yakni dengan cara keterbukaan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, secara civil society bisa tumbuh dan bisa saling memberikan pengawasan terhadap proses pembangunan.
“Nah, inilah yang menurut saya sangat kurang di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga persoalan pembangunan hanyalah persoalan politis, yang mana masyarakat tidak tahu. Jika dua hal itu diterapkan maka tidak akan ada lagi kasus korupsi di Sidoarjo,” tandasnya. (Had)
