SIDOARJOSATU.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo menggelar Konferensi IV bertema “Memperkuat Peran Pers dalam Akselerasi Pembangunan Daerah”, di Gedung Youth Center Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo. Rabu (18/6/2025). Konferensi ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ajang pemilihan ketua baru untuk periode 2025–2028.
Acara dibuka oleh Plt Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo, Sulistianto, serta dihadiri oleh Plt Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, Plt Sekretaris Disporapar Sidoarjo, Rachmad Eko Firmansjah, dan seluruh pengurus serta anggota PWI Sidoarjo.
Dalam proses pemilihan, dua kandidat bersaing memperebutkan kursi ketua: Mustain dari Harian Bangsa dan Sugeng Purnomo dari Zona Jatim. Berdasarkan hasil voting, Mustain memperoleh 22 suara dan terpilih kembali sebagai Ketua PWI Sidoarjo.
“Terima kasih kepada seluruh pengurus. Alhamdulillah, proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik. Saatnya kita kembali bersatu membangun PWI Sidoarjo yang solid,” ujar Mustain usai pemilihan.
Dalam pidatonya, Mustain menegaskan komitmen untuk memperkuat organisasi dan mendorong profesionalisme di kalangan wartawan. Ia memperkenalkan konsep “PWI Solid” yang mencakup lima prinsip utama:
Sinergi dalam membangun jurnalisme berkualitas, Objektif sebagai landasan karya jurnalistik, Loyalitas terhadap kode etik dan integritas profesi, Inovasi dalam menghadapi transformasi digital, serta Dedikasi bagi kesejahteraan wartawan dan masyarakat.
“Kami juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik dan maju,” imbuh Mustain.
Tantangan Pers di Era Digital
Sementara itu, Plt Ketua PWI Jawa Timur, Machmud Suhermono, mengingatkan bahwa dunia pers saat ini tengah menghadapi tantangan besar, baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja di sejumlah perusahaan media.
“Namun tugas utama kita tetap menyampaikan informasi yang independen. Setiap berita harus melalui proses verifikasi dan klarifikasi. Pers tidak boleh disamakan dengan media sosial,” tegas Machmud.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan literasi media di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan dan pemerintahan.
“Dengan literasi media yang kuat, para pemangku kepentingan tidak akan takut menerima media, karena mereka bisa membedakan mana media yang kredibel dan mana yang tidak,” pungkasnya.
Konferensi ini menjadi penegas bahwa eksistensi PWI tak hanya sebagai wadah organisasi profesi, namun juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah melalui jurnalisme yang bertanggung jawab. (Had).
