SIDOARJOSATU.COM – Ratusan karyawan SPPG turun ke jalan menolak rencana penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai mengancam keberlangsungan usaha serta mata pencaharian mereka.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama, yakni meminta penundaan rencana penutupan SPPG, pemberian kompensasi apabila kebijakan tersebut tetap dijalankan.
Selain itu, terkait kejelasan regulasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menemui langsung ratusan demonstran dari unsur pemilik dan karyawan SPPG yang menggelar aksi di depan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Senin (29/6/2026).
Di hadapan massa aksi, Abdillah Nasih menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang memiliki tujuan mulia sehingga harus dijaga bersama agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal.
BACA JUGA: Usai Lantik 80 Kades Terpilih, Bupati Sidoarjo : Dinas PMD dan Camat Segera Lakukan Pembinaan
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab mengawal pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia, tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Bagaimana program-program yang baik tersebut harus kita kawal dan jangan sampai justru menimbulkan menjadi program yang tidak baik. Kita kawal bagaimana tepat sasarannya, bagaimana menunya, dan kita kawal jaminan menu anak-anak kita,” ujar Abdillah Nasih di hadapan para demonstran.
Ia juga mengajak masyarakat Sidoarjo untuk ikut mengawasi jalannya program MBG sehingga tetap berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari kesalahan dalam implementasinya.
“Kami berharap kepada masyarakat Sidoarjo untuk mengawal program ini agar tetap baik, berjalan dengan baik, tanpa ada kesalahan,” tegasnya.
Di waktu sama, Mimik Idayana, Wakil Bupati Sidoarjo memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program MBG.
“Program ini memang harus terus dievaluasi supaya lebih baik lagi. Tidak ada korban atau persoalan seperti yang terjadi saat ini,” ujar Mimik.
Ia menyebut bahwa saat ini terdapat 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo yang sedang menjalani proses asesmen dari total 178 SPPG yang telah beroperasi.
Sementara, koordinator aksi, Ubaidilah Nurdin, menegaskan aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap evaluasi pemerintah, melainkan dukungan agar program MBG tetap berlanjut dengan pembenahan pada pelaksanaannya.
“Kalau memang ada kekurangan dalam pelayanan, ya harus diperbaiki. Bukan programnya yang ditutup. Yang diperbaiki adalah pelaksanaannya agar semakin baik,” katanya.
Ubaidilah menyebut, peserta aksi berasal dari petani, nelayan, pedagang pasar, pemasok bahan pangan, pengelola SPPG, hingga relawan MBG dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo.
BACA JUGA: Umsida Gandeng SMSI, Siapkan Mahasiswa Hadapi Industri Media Digital dan Tantangan Era Siber
Disisi lain, massa yang datang dari berbagai pelosok wilayah Sidoarjo ini menyuarakan satu tuntutan mutlak. Yakni jangan tutup SPPG dan berikan kepastian nasib bagi mereka.
Sambil membentangkan spanduk bernada protes, para demonstran bergantian melakukan orasi di depan Pendopo Delta Wibawa.
Mereka mengeluh atas rencana penutupan program SPPG dinilai sepihak dan tanpa solusi. Kondisi itu, memicu kepanikan luar biasa bagi ratusan keluarga yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.
“Kami ini sudah berinvestasi besar, kami sudah merekrut karyawan. Kalau tiba-tiba ditutup begitu saja, siapa yang mau bertanggung jawab atas nasib kami,” ungkap salah satu pemilik SPPG saat melakukan aksi. (zal)
