SIDOARJOSATU.COM – Puluhan aktivis senior Sidoarjo yang menamakan diri ‘Gerakan Non-Blok’ menyuarakan kegelisahan mereka atas konflik politik yang tak kunjung usai antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Sidoarjo. Konflik ini berpusat pada penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Kelompok ini mendesak para elit politik untuk mengesampingkan ego demi kepentingan rakyat Sidoarjo.
“Besok hari terakhir, Kalau bisa ya diterima. Kalau tidak, minimal duduk bersama mencari jalan tengah,” ujar salah satu tokoh Gerakan Non-Blok, Kasmuin, pada Rabu (30/7/2025).
Baca juga : Tujuh Parpol Mengatasnamakan Koalisi Sidoarjo Maju Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Gerakan Non-Blok terdiri dari aktivis senior, akademisi, budayawan, hingga tokoh masyarakat. Mereka menyatakan jengah dengan kondisi politik lokal yang stagnan dan sarat konflik personal. Meski sebelumnya tidak ditemui oleh anggota legislatif, mereka akhirnya berhasil mengutarakan pendapatnya langsung kepada Bupati Sidoarjo, Subandi.
Menurut Kasmuin, pentingnya basis argumen yang rasional dan objektif dalam hal penolakan LKPJ APBD 2024. Selama ini, warga masyarakat hanya disuguhkan dengan hal-hal yang membingungkan terutama dalam perbedaan penafsiran aturan yang ada di DPRD baik mengenai penolakan LKPJ maupun penyusunan anggaran perubahan (PAK).
“Kalau mau menolak, silahkan tunjukkan bukti. Rakyat butuh data, bukan drama. Saat ini kebingungan publik terkait perbedaan penafsiran aturan di DPRD mengenai hubungan antara penolakan LKPJ dan Penyusunan Anggaran Perubahan (PAK). Padahal, menurut Asisten Pemkab Sidoarjo, aturan sudah jelas bahwa pengesahan perda perubahan APBD bisa dilakukan setelah disahkan Perda LPP APBD tahun sebelumnya,” tegasnya.
Menurutnya, gerakan ini menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan ketiga, penyeimbang, dan penjaga nalar publik yang tidak berpihak pada kubu eksekutif maupun legislatif.
“Kami ini rakyat biasa. Tapi kalau rakyat yang ‘memecat’ pejabat lewat suara dan kepercayaan, bisa,” tambahnya.
Gerakan Non-Blok ini menjadi pengingat bahwa partisipasi warga, terutama dari generasi senior yang sarat pengalaman, tetap relevan dalam menjaga demokrasi lokal. Ketika elit sibuk bertikai, rakyat tetap menuntut solusi, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Sidoarjo yang lebih dewasa, sejuk, dan berdaya.
Koordinator Gerakan Non-Blok, Hariadi mengungkapkan kekecewaannya atas penolakan LKPJ yang dinilai tidak perlu terjadi dan berpotensi memiliki dampak yang luas. Menurut Hariadi, penolakan LKPJ tidak hanya berdampak pada tertundanya PAK tetapi juga menghambat pembangunan di Sidoarjo.
“Ini adalah sebuah kegelisahan dari kelompok masyarakat independen yang melihat bahwa ada pertikaian yang menghasilkan sebuah penolakan terhadap LKPJ, yang sebetulnya tidak perlu terjadi, karena akan berimbas ke mana-mana,” ujar Hariadi prihatin.
Sebelumnya, upaya mereka mencari kejelasan dengan meminta audiensi (hearing) ke Ketua DPRD dan anggotanya tidak membuahkan hasil, bahkan dengan alasan pemberitahuan surat yang mendadak.
Sementara Aktifiis Serikat Nelayan NU Sidoarjo’ Badrus Zaman menggunakan analogi ikan untuk mengkritik elit politik Sidoarjo.
“Jangan jadikan Sidoarjo seperti kolam lele. Kita ini kelasnya Arwana, harus tampil tenang tapi bernilai tinggi.” ungkap Badrus.
Menurutnya, kondisi politik yang keruh hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang tumbuh subur dalam kekacauan. “Ikan lele senang di air keruh. Tapi rakyat butuh air jernih agar bisa melihat masa depan,” tambahnya.
Para tokoh Gerakan Non-Blok sepakat bahwa jika konflik tak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya pada elit, tetapi juga pada rakyat.
Menanggapi hal itu, Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya harmoni antara eksekutif dan legislatif, serta mengajak semua pihak untuk mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik sempit.
“Kalau konflik ini terus dibiarkan, siapa yang dirugikan? Bukan bupati, tapi masyarakat. Mau masyarakat tiap hari disuguhkan tontonan konflik? Kapan bupati bisa kerja kalau terus diganggu?” tegas Subandi.
Subandi menyayangkan penolakan LKPJ yang menurutnya dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan. Meski begitu, ia memastikan langkah-langkah konstitusional telah dilakukan.
“Kami sudah kirimkan Perkada ke gubernur tanggal 23 Juli. Ini sesuai amanat PP 12/2019 pasal 197. Jangan sampai informasi ini dibelokkan,” jelasnya.
Ia juga menampik tuduhan adanya konflik internal di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Tidak ada konflik antara saya dan wakil bupati. Kami komunikasi baik. Jangan sampai rakyat dibingungkan oleh informasi tidak akurat,” ujarnya.
Lebih jauh, Subandi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk duduk bersama DPRD, LSM, media, maupun tokoh masyarakat demi membangun komunikasi terbuka dan solutif.
“Enggak harus di kantor. Di warung pun saya siap asal tujuannya untuk kemaslahatan. Tujuan saya satu, membangun Sidoarjo sesuai regulasi,” tegasnya.
Terkait gagasan Gerakan Non-Blok di tingkat lokal—sebuah simbol netralitas dalam politik anggaran dan pemerintahan—Subandi menyambut baik.
“Saya selalu support apapun yang demi rakyat. Jangan kita seperti masa lalu, pejabat takut bicara. Saya justru minta kita lurus, taat regulasi, dan melayani,” ucapnya, mengingatkan komitmennya yang ia sebut ‘tegak lurus demi rakyat’
Subandi juga mengungkapkan bahwa ia telah mengambil langkah penataan birokrasi melalui assessment terhadap kapasitas dan integritas OPD. Hal ini ia lakukan sebagai upaya reformasi menyeluruh, sejalan dengan semangat yang ia bawa sejak menjabat.
“Saya ingin Sidoarjo tidak lagi jadi kabupaten yang hanya terkenal karena konflik. Kita ingin dikenal karena kerja dan keberhasilan,” tandasnya. (Had).
