SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya memperkuat keamanan, kualitas, dan keberlanjutan sarana pendidikan pesantren. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin meresmikan Groundbreaking dan Pencanangan Rekonstruksi Bangunan Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).
Agenda tersebut turut dihadiri Menteri PUPR dan Menteri Agama, menandai dimulainya tahap rekonstruksi fasilitas pesantren melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gus Imin menyampaikan bahwa groundbreaking ini bukan sekadar seremoni teknis pembangunan, tetapi momentum nasional untuk memperkuat keselamatan, mutu pembelajaran, serta masa depan pesantren di Indonesia.
“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Groundbreaking Rekonstruksi Bangunan Pesantren Al Khoziny bersama jajaran Kementerian PUPR dan Kementerian Agama,” ujar Gus Imin.
Hal ini, tambah Gus Imin, merupakan momentum bersama untuk mengingatkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan lembaga pendidikan, khususnya pesantren, dalam mengaudit dan mengevaluasi sarana prasarana demi keselamatan santri.
Ia juga menekankan bahwa kondisi fisik bangunan pesantren harus diawasi secara berkala agar berbagai risiko yang mengancam keselamatan santri, mulai dari kerusakan struktural hingga potensi kecelakaan, dapat dicegah lebih awal.
Untuk memperkuat gerakan ini di Jawa Timur, Gus Imin mengundang perwakilan berbagai pesantren dari seluruh provinsi.
“Semua berkomitmen melakukan perbaikan terencana agar tidak ada lagi kecelakaan dan rasa tidak aman. Perlindungan santri harus menjadi prioritas di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Selain aspek keselamatan, ia juga mengingatkan pesantren untuk terus meningkatkan kualitas akademik, keagamaan, serta pembekalan keterampilan agar santri mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Rekonstruksi Pesantren Al Khoziny akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di atas lahan seluas ±3.700 meter persegi dengan pembiayaan sepenuhnya dari APBN.
Pembangunan berlangsung bertahap sesuai mekanisme anggaran. Gus Imin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak bisa hanya ditopang pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah, kementerian, dan pengasuh pesantren harus bekerja bersama menciptakan sistem pendidikan yang berdaya. Kurikulumnya harus komprehensif: akademik kuat, agama kokoh, dan skill santri harus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah berperan aktif dalam audit, supervisi, hingga langkah pencegahan dini terhadap potensi risiko bangunan pendidikan.
Saat ini, sudah terdapat 80 pesantren di berbagai daerah yang masuk dalam program audit sarana prasarana, dan jumlah tersebut akan terus diperluas agar seluruh pesantren memenuhi standar keamanan yang sama.
Untuk wilayah atau pesantren yang terdampak insiden tertentu, Kemenko PMK menyiapkan penanganan khusus.
“Daerah yang terdampak akan kita tangani secara khusus. Kita prioritaskan agar penderitaan yang dirasakan segera teratasi,” kata Gus Imin.
Ia menutup sambutan dengan mengajak masyarakat turut berperan mengawasi kondisi sarana pendidikan.
“Kami minta masyarakat segera melaporkan jika menemukan kondisi bangunan pendidikan yang membahayakan anak didik. Mari bangun solidaritas bersama,” pungkasnya. (zal)
