SIDOARJOSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan respons cepat dan nyata dalam menangani persoalan kemiskinan ekstrem. Begitu menerima laporan adanya rumah tidak layak huni di Desa Kepunten, Kecamatan Tulangan, Bupati Sidoarjo Subandi, S.H., M.Kn., langsung meninjau lokasi, Rabu (4/6/2025).
Rumah tersebut milik seorang warga bernama Subandi—kebetulan memiliki nama yang sama dengan Bupati. Bangunan berdinding anyaman bambu itu berdiri di atas pondasi seadanya dari bata merah dan semen. Tanpa sekat, seluruh anggota keluarga tidur dalam satu ruangan yang juga digunakan sebagai ruang tamu dan dapur.
“Saya tidak ingin ada warga Sidoarjo yang hidup dalam kondisi seperti ini. Pemerintah hadir, bukan hanya dalam wacana, tapi juga dalam aksi nyata,” kata Bupati Subandi di lokasi rumah, RT 4 RW 4 Desa Kepunten.
Kondisi memprihatinkan ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Usai kunjungan, Bupati langsung menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan verifikasi lapangan dan segera memproses bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Kami akan pastikan rumah ini segera direnovasi melalui Baznas dan Dinas Sosial,” ujarnya tegas.
Kebijakan cepat tersebut sejalan dengan pendekatan responsif yang diusung Subandi sejak awal masa kepemimpinannya. Tak hanya memberikan bantuan, ia juga menekankan pentingnya proaktif dari aparatur desa dan kecamatan dalam memantau warganya.
“Jangan tunggu viral atau dilaporkan. Kita yang harus mendatangi warga, bukan sebaliknya,” tambah Bupati.
Pesan ini menjadi penekanan bahwa pendekatan pelayanan publik bukan hanya administratif, tetapi juga harus dilandasi empati dan rasa tanggung jawab sosial. Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk memastikan setiap warga mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak dasar atas tempat tinggal yang aman dan sehat.
Langkah cepat ini diapresiasi oleh warga sekitar, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepedulian pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat harus terus dikedepankan, tidak hanya dalam slogan, tetapi juga melalui kebijakan dan tindakan langsung di lapangan. (Had).
