SIDOARJOSATU.Com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus peningkatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas.
Hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.
Kegiatan ini diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, asisten, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana.
BACA JUGA: PWI Sidoarjo Panaskan Mesin, Uji Kekuatan Sapma PP di Laga Persahabatan Mini Soccer Ben’s Arena
Dalam sambutannya, Fenny menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Ia mengajak seluruh OPD menjadikan berbagai masukan dari pemerintah pusat sebagai momentum untuk meningkatkan integritas dan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur mengikuti rangkaian pembahasan sejak pagi hingga malam. Tujuannya satu, bagaimana Sidoarjo ke depan bisa lebih baik dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Fenny.
Karena itu, mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar.
Menurutnya, berbagai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kemendagri harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
Ia menekankan setiap proses pemerintahan wajib dijalankan sesuai regulasi agar tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Fenny juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kini semakin ketat. Karena itu, setiap kebijakan dan program harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: Penerimaan Pajak DJP Jatim II Tembus Rp16,08 Triliun, Tumbuh 25 Persen hingga Juli 2026
“Sudah saatnya kita berubah. Saya mengajak seluruh perangkat daerah kembali on the right track, bekerja sesuai regulasi, memperkuat integritas, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran dua pejabat Kemendagri tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh peserta untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup sambutannya, Fenny mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjaga semangat perubahan serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan semangat, niat yang baik, dan komitmen menjalankan amanah sesuai aturan, Insya Allah kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (zal)
