SIDOARJO- Proses belajar mengajar di tahun ajaran baru 2020/2021 masih banyak dilakukan via online. Dampak akibat pandemi Covid-19 membuat proses tatap muka menjadi minim. Karena itu, pemerintah harus memurahkan harga kuota/paket internet bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar.
Biaya proses belajar daring juga membutuhkan biaya yang butuh perhatian pemerintah. Bakal calon bupati di Pilkada Sidoarjo 2020 Achmad Amir Aslichin meminta agar ada keringanan bagi masyarakat yang anaknya melaksanakan proses belajar mengajar di rumah dengan metode online. “Jangan diremehkan karena pembelian kuota internet juga membutuhkan uang,” ujar bacabup yang akrab disapa Mas Iin itu.
Menurut lulusan The University of Melbourne, Australia ini, setiap sekolah bisa mendata jumlah siswa yang melaksanakan belajar daring. Nantinya Dinas Pendidikan akan menindaklanjuti dengan pendataan atau penganggaran. “Jika kebutuhan anggaran bisa diback up APBD ya malah lebih baik. Apalagi APBN,” kata mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode itu.
Dengan masih meningkatnya jumlah pasien Covid-19, maka belajar di rumah masih jadi alternatif yang sesuai untuk saat ini. Di sisi lain, wali murid juga harus menyediakan fasilitas handphone atau komputer dengan kuota internet yang memadai. Hal itu digunakan untuk belajar daring dengan metode guru berada di sekolah.
Mas Iin meminta agar penganggaran kebutuhaan kuota internet bagi masyarakat kurang mampu bisa dilakukan. Harapannya, jangan ada siswa yang tidak belajar karena tidak memiliki kuota internet. “Sangat disayangkan siswanya niat belajar tapi orang tua tidak mampu beli kuota internet. Itu yang harus diperhatikan pemerintah,” jelas anggota DPRD Jawa Timur itu.
Menurutnya, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) juga bisa dinaikkan oleh pemerintah. Solusi itu bisa meringankan beban siswa dan juga sekolah. “Pendidikan harus menjadi skala prioritas pemerintah untuk kemajuan bangsa,” terangnya.
Mantan Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo itu menegaskan, pemerintah juga bisa meringankan biaya pulsa untuk menelepon dan paket kuota internet. Tuntutan untuk tetap work from home (WFH) juga mengharuskan masyarakat banyak berkomunikasi lewat handhpone. “Dengan lancarnya pekerjaan perekonomian masyarakat juga perlahan akan meningkat,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga bisa meringankan tagihan listrik PLN dan air PDAM. Langkah itu dinilai tepat karena bisa membantu menekan pengeluaran masyarakat di saat kondisi ekonomi masih menurun. (SS-3/er)
