SIDOARJOSATU.COM – DPRD Sidoarjo menyoroti meningkatnya kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kurun waktu empat bulan, tercatat sekitar 200 kasus baru, sehingga jumlah kasus yang sebelumnya 6.914 pada Desember 2025 meningkat menjadi 7.129 kasus per April 2026.
Data tersebut terungkap dalam hearing yang digelar Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo di ruang rapat DPRD Sidoarjo, pada Kamis (4/6/2026) lalu.
Hearing dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, dan dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Paguyuban Remaja Peduli HIV-AIDS (Parpas) Sidoarjo.
BACA JUGA: Rapor Merah Tata Kelola Pendidikan Sidoarjo, Pengamat Desak SE KPK Jadi Momentum Bersih-Bersih SPMB
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori, mengaku prihatin terhadap tren peningkatan kasus HIV/AIDS yang terus terjadi setiap tahun di Kota Delta.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak agar tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang semakin kompleks.
“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya. Harus ada langkah yang lebih konkret, terukur, dan masif dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya.
Sidoarjo jangan sampai berada dalam kondisi darurat HIV/AIDS,” tegas Dhamroni.
Ia menilai Dinas Kesehatan perlu memperkuat deteksi dini di wilayah-wilayah yang dinilai rawan, seperti Kecamatan Porong dan Krian.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, kedua wilayah tersebut menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus HIV/AIDS di Sidoarjo.
Selain itu, Komisi D juga mengapresiasi peran aktif Parpas Sidoarjo yang selama ini melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya HIV/AIDS dan upaya pencegahannya.
“Pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Harus ada sinergi antara OPD terkait, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, hingga komunitas remaja peduli HIV/AIDS,” ungkapnya.
Selain itu, masih Dhamroni, Komisi D akan terus mendorong pemerintah daerah menyusun langkah strategis yang lebih terarah, terutama pada aspek pencegahan.
Dhamroni juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memiliki action plan yang komprehensif, berbasis pemetaan wilayah dan skrining yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Hinu Trisulistijorini, mengakui masih terdapat berbagai kendala dalam upaya mendeteksi kasus HIV/AIDS.
Bahkan, jumlah kasus yang tercatat saat ini diperkirakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jumlah kasus yang terdeteksi saat ini kemungkinan masih jauh di bawah angka riil. Bisa saja jumlahnya dua kali lipat karena masih banyak kelompok rentan yang belum melakukan pemeriksaan,” kata dr. Hinu.
Disisi lain, pihaknya juga tidak bisa memaksa seseorang untuk menjalani tes HIV tanpa kesadaran dari yang bersangkutan.
Lebih lanjut menurutnya, bahwa peningkatan jumlah kasus yang terdeteksi merupakan hasil dari kegiatan mobile visit yang dilakukan seluruh puskesmas di Sidoarjo bekerja sama dengan Delta Crisis Center (DCC).
“Fenomena HIV/AIDS ini ibarat gunung es. Kasus baru akan terungkap ketika masyarakat bersedia melakukan skrining secara sukarela. Karena itu, upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi sangat penting,” cetusnya.
Lanjut dr. Hinu, Ia terus menggencarkan berbagai program pencegahan melalui edukasi masyarakat, skrining rutin pada kelompok berisiko tinggi, serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan fasilitas layanan kesehatan swasta.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk Parpas Sidoarjo, sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan edukasi, khususnya kepada kalangan pelajar dan generasi muda mengenai bahaya HIV/AIDS serta berbagai media penularannya.
Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo didampingi sejumlah anggota komisi, di antaranya H. Pujiono H. Sutadji, Hj. Fitrotin Hasanah, Wahyu Lumaksoni, dan Pratama Yudhiarto. (zal)
