SIDOARJOSATU.COM — Isu ketidakharmonisan antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana, serta komunikasi yang kurang sinergis antara Bupati dan DPRD Sidoarjo, mendapat sorotan dari partai pengusung pasangan tersebut dalam Pilkada 2024. Namun, Partai Demokrat memilih tetap fokus mengawal program-program kerja daerah ketimbang terseret dalam dinamika internal personal.
“Iya. Saya juga sudah dengar kabar itu (komunikasi yang kurang bagus Subandi dan Mimik, serta Subandi dengan DPRD Sidoarjo, red). Tapi saya sendiri berharap rumor itu tidak benar,” kata Sekretaris Bappilu DPD Partai Demokrat Jatim, Dedi Irwansa, Selasa (24/6/2025).
Meski mengakui telah mendengar kabar tersebut, Dedi menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak ingin mencampuri urusan internal individu pimpinan daerah. Baginya, yang lebih penting adalah memastikan roda pemerintahan berjalan optimal demi kepentingan masyarakat.
“Kami lebih konsen tentang rencana kerja Pemkab Sidoarjo dalam rangka mengatasi problem-problem yang ada di Sidoarjo,” tandas Dedi, yang juga anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim 2 (Sidoarjo).
Sebagai partai pengusung, lanjut Dedi, Demokrat tetap menjaga hubungan baik dengan pasangan Subandi-Mimik. Ia menyebut bahwa partainya lebih memilih berperan aktif dalam pengawalan terhadap program-program prioritas yang dijanjikan kepada rakyat.
“Hubungan Partai Demokrat dengan beliau-beliau tetap baik. Kami akan terus mengawal serta mendukung program-program yang telah dijanjikan pada masyarakat saat Pilkada lalu,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.
Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan pengawasan Demokrat adalah realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 500 juta per desa, termasuk insentif kelembagaan desa dan purna tugas kepala desa serta BPD.
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti masalah banjir tahunan di Sidoarjo yang masih menjadi persoalan klasik. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang telah menganggarkan Rp 37 miliar untuk penanganan banjir di kawasan tersebut.
“Alhamdulillah, Pemprov Jatim juga ikut turun tangan. Ke depan kita akan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada intervensi lebih besar,” jlentrehnya.
Dedi menekankan pentingnya soliditas antar pimpinan daerah agar anggaran tidak terhambat karena konflik komunikasi.
“Jangan sampai terganggu karena komunikasi pimpinan daerah yang tidak berjalan dengan baik,” tegas politisi muda ini.
Selain program daerah, Dedi juga menyinggung pentingnya pengawalan terhadap program nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Apalagi sekarang gelombang PHK sedang menghantam. Masyarakat butuh jaminan kesejahteraan. Ini soal perut,” katanya dengan nada serius.
Dedi memastikan, Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi nasional bersama Partai Gerindra dan Golkar akan terus memberikan dukungan terhadap keberhasilan program pemerintah pusat hingga ke level daerah.
“Kami akan dukung maksimal program Pak Presiden Prabowo bisa berjalan sukses. Kami yakin kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Sidoarjo, Zahlul Yussar, juga ikut angkat suara terkait polemik komunikasi di internal pemerintahan daerah. Ia tetap optimistis bahwa persoalan ini hanya soal miskomunikasi yang dapat diperbaiki.
“Kami yakin ini hanya persoalan komunikasi saja, dan saya menyakini akan bisa selesai dan kembali fokus melayani masyarakat,” ujar Zahlul.
Partai Demokrat berharap para pemimpin di Sidoarjo kembali mempererat koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan program pembangunan bisa berjalan maksimal. (Had).
