SIDOARJOSATU.COM — Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, angkat bicara terkait ketegangan antara legislatif dan eksekutif usai pernyataan kontroversial Bupati Sidoarjo yang menyebut “sini yang cari duit, DPR yang menghambur-hamburkan”. Ia menekankan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses politik dan birokrasi yang sehat selama dijalani dengan semangat kebersamaan.
“Kerja-kerja politis dan birokrasi pasti ada dinamikanya. Tapi insya Allah itu bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan kemajuan,” ujar Abdillah Nasih saat diwawancarai, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, kendati sempat terjadi perbedaan pandangan, saat ini sudah terbangun kesepahaman antara kedua lembaga. Ia menekankan bahwa eksekutif dan legislatif adalah dua unsur yang tak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan harus menjadi satu kesatuan dalam membangun daerah.
“Kita akan terus membangun komunikasi dan kesetaraan. Apapun dinamika atau persoalan, terutama soal PR-PR Sidoarjo seperti penyusunan RPJMD, itu harus dikerjakan bersama,” ungkapnya.
Abdillah Nasih menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah pekerjaan strategis yang menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya memasukkan tidak hanya visi-misi kepala daerah, tetapi juga aspirasi konstituen yang diserap oleh DPRD.
“Tidak bisa RPJMD hanya mencerminkan keinginan eksekutif. Aspirasi masyarakat juga harus terakomodasi. Kami ingin ada forum konsultasi publik sebelum finalisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan mendorong pansus untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pihak ketiga.
“Sangat tidak adil kalau pembangunan lima tahun ke depan hanya dimonopoli DPRD dan eksekutif,” katanya.
Terkait pernyataan Bupati yang menyebut DPRD “menghambur-hamburkan” uang, Abdillah enggan memperpanjang polemik.
“Sudah selesai, sudah beres,” jawabnya singkat.
Ia lebih memilih fokus pada substansi kerja sama antar lembaga, terutama dalam menyempurnakan draf RPJMD yang sempat tertunda pembahasannya.
“Penundaan kemarin murni soal teknis. Banyak aspirasi dari DPRD yang belum terakomodasi, termasuk target-target yang belum realistis karena tidak berdasarkan potensi dan rekam jejak sebelumnya,” ungkapnya.
Abdillah menyoroti perlunya pembaruan dalam pendekatan perencanaan pembangunan, khususnya menghadapi era digital dan generasi muda. Ia menyebut visi ‘metropolis’ yang diusung Sidoarjo ke depan harus disertai pola pikir baru.
“RPJMD tidak bisa lagi memakai pola pikir konvensional. Konsep digitalisasi, kebutuhan anak muda, dan pendekatan berbasis web harus menjadi rujukan,” kata Abdillah.
Terkait adanya beberapa Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang belum terealisasi, Abdillah menyebut hal itu sebagai hal yang wajar dalam siklus anggaran tahunan.
“Namanya satu tahun anggaran, pasti ada yang belum selesai. Itu soal teknis penjadwalan oleh OPD di triwulan-triwulan,” jelasnya.
Meski sempat terjadi ketegangan, Abdillah optimistis kerja sama antara legislatif dan eksekutif akan semakin solid ke depan.
“Bismillah, kami ingin membangun Sidoarjo dengan semangat kolaborasi, bukan kompetisi,” pungkasnya. (Had).
