SIDOARJOSATU.COM – Keberangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo ke Korea Selatan untuk mengikuti pelatihan cyber security justru memantik polemik baru di tengah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Rabu (15/4/2026).
Di saat semangat efisiensi digaungkan, langkah tersebut dipertanyakan kalangan legislatif yang menilai perjalanan dinas itu tidak sensitif terhadap situasi, apalagi setelah publik dihebohkan oleh kontroversi acara buka bersama bergaya “Ala Bollywood” yang dinilai berlebihan.
Baca juga: CFD Sidoarjo Kembali Dibuka, Warga Padati Alun-alun, UMKM Kembali Bergairah
Rizza Ali Faizin, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, mengatakan bahwa keberangkatan Sekda Sidoarjo ke Korsel tersebut kurang tepat.
Pasalnya, yang bersangkutan masih menjadi sorotan publik menyusul kegaduhan saat menghadiri acara buka bersama bertema “Ala Bollywood” yang dinilai terlalu glamor.
“Kami menyayangkan keberangkatan dirinya. Karena di satu sisi pemerintah mendorong efisiensi anggaran, namun di sisi lain pimpinan birokrasi justru melakukan perjalanan luar negeri yang urgensinya patut dipertanyakan,” ujar Gus Reza yang akrab disapa.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi masyarakat, sehingga pertanyaannya apakah pelatihan tersebut benar-benar membutuhkan kehadiran langsung seorang Sekda.
Selain itu, kata Gus Reza, bahwa pelatihan terkait keamanan siber semestinya diikuti oleh pejabat teknis yang membidanginya langsung, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bukan pejabat pada level managerial tertinggi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca juga: DLHK Sidoarjo Dorong Perbaikan Sistem dalam Pengelolaan Sampah hingga Akhir di Desa
“Seharusnya kesempatan itu oleh pemerintah daerah (Pemda) diberikan kepada kalangan yang lebih muda,” cetusnya.
Lebih lanjut, menurut pria yang saat ini menjabat Kasatkorwil Banser Jatim itu mengemukakan bahwa kalangan muda itu lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam mendukung keberlanjutan transformasi digital.
Tak hanya itu, Gus Reza juga ingin meminta penjelasan resmi terkait dasar penunjukan Sekda sebagai peserta pelatihan tersebut. Sehingga publik mengetahui manfaat konkret dari kegiatan itu bagi daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan seberapa urgen pelatihan tersebut hingga harus diikuti langsung oleh Sekda. Yang dibutuhkan saat ini adalah efektivitas, bukan sekadar seremoni perjalanan dinas,” pungkasnya. (zal)
